Skandal BBM Subsidi di Sulsel, 7 Tersangka dan Kerugian Negara Rp67,9 Miliar
Untuk mengungkap praktik tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, serta sekitar 120 KL biosolar.
Penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Penyidikan Merambah TPPU
Setelah perkara pidana asal dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada 12 November 2026, penyidik melanjutkan pengembangan untuk menelusuri dugaan pencucian uang dari hasil kejahatan tersebut.
Pengembangan TPPU dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026 dengan sangkaan Pasal 607 KUHP.
Suhasto menegaskan, penyidik akan menelusuri aliran transaksi keuangan hingga aset yang diduga diperoleh dari praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Dalam pengembangan perkara TPPU tersebut, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, mengungkapkan adanya modus penggunaan dokumen pembelian BBM nonsubsidi untuk menyamarkan distribusi biosolar bersubsidi.
Menurut Taufik, dokumen tersebut berasal dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU). Dokumen itu diduga dimanfaatkan agar pengangkutan BBM seolah-olah sesuai dengan volume resmi yang tercatat.
BBM kemudian diangkut menggunakan truk tangki sebelum dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya diteruskan ke kapal tanker.





Tinggalkan Balasan