Senator Andi Waris Halid Serap Aspirasi Warga Makassar, Penolakan PSN Takalar hingga Evaluasi MBG Mengemuka

MAKASSAR, TEKAPE.co – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid, menerima berbagai aspirasi masyarakat dalam dialog terbuka yang digelar di Kantor DPD RI Sulawesi Selatan, Jumat (26/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari penolakan terhadap rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Takalar, pengelolaan Koperasi Merah Putih, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Isu yang paling banyak mendapat sorotan adalah rencana pembangunan PSN Kawasan Industri Takalar.

Sejumlah peserta dialog menyatakan keberatan terhadap proyek tersebut karena khawatir akan dampak lingkungan, ketidakjelasan mekanisme pembebasan lahan, serta potensi hilangnya mata pencaharian masyarakat yang terdampak.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan, tetapi juga mengedepankan keterbukaan informasi, pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Selain itu, peserta dialog juga menilai pengelolaan Koperasi Merah Putih di sejumlah daerah masih belum berjalan optimal. Padahal, koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan memperkuat usaha berbasis kerakyatan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. Sejumlah warga menilai pelaksanaannya masih perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Andi Waris Halid menegaskan seluruh aspirasi yang diterimanya akan menjadi bahan perjuangan di tingkat pusat sesuai kewenangan DPD RI.

“Setiap pembangunan harus berpijak pada kepentingan rakyat. Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi catatan penting yang akan kami kawal, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Andi Waris.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di kemudian hari.

Menurutnya, pembangunan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung.

Dialog tersebut diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan para pemangku kebijakan, sehingga berbagai kebijakan yang lahir dapat lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)