oleh

Selama Reses, DPRD Palopo Tampung 467 Program Usulan Masyarakat

PALOPO, TEKAPE.coSebanyak 467 usulan masyarakat yang berhasil dihimpun anggota DPRD Kota Palopo selama masa reses, Februari 2020, lalu.

Hal itu disampaikan pelapor Badan Anggaran  DPRD Kota Palopo, Muhammad Mahdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo, Dalam Rangka Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Palopo, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo, Jumat 6 Maret 2020.

Penyampaian Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palopo Dr Hj Nurhaenih SKep MKes.

Paripurna itu dihadiri Walikota Palopo Drs HM Judas Amir MH, Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs Firmanza DP SH MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan Drs H Burhan Nurdin MSi, Pimpinan Perangkat Daerah, serta camat dan lurah.

Pelapor Badan Anggaran  DPRD Kota Palopo, Muhammad Mahdi, saat membacakan laporan banggar, menyampaikan pokok pikiran, merupakan agenda rutin tahunan yang diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kemudian diatur juga dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 177.

“Dalam UU itu disebutkan, pokok pikiran DPRD harus masuk mulai dari proses perencanaan dan terdokumentasikan dalam aplikasi e-planning,” katanya.

DPRD Kota Palopo berharap, melalui paripurna pokok pikiran ini pemerintah Kota Palopo, memberikan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat, melalui berbagai program pelayanan yang bersifat wajib mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan bidang lainnya.

Pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan, termasuk usulan program prioritas pembangunan daerah Kota Palopo.

Legislator PPP Palopo itu mengungkapkan, sebanyak 467 usulan masyarakat yang berhasil dihimpun oleh anggota DPRD Kota Palopo, yang tidak dapat disampaikan secara terperinci, namun termuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan badan anggaran.

Untuk dapil I, hasil aspirasi masyarakat tercatat ada 114 usulan, yang terdiri dari 38 usulan di Kecamatan Mungkajang, 34 usulan di Wara Barat, dan 42 usulan di Wara.

Kemudian di dapil 2, sebanyak 149 usulan, terdiri dari 44 usulan di kecamatan Wara Utara, 49 usulan di Bara, dan 59 usulan di Telluwanua.

Selanjutnya, di dapil 3 sebanyak 204 usulan, yang terdiri dari 93 usulan di Kecamatan Wara Timur, 44 usulan di Wara Selatan dan 67 usulan di Sendana.

“Harapan program prioritas pembangunan daerah yang betul-betul bersumber dari aspirasi masyarakat konstituen, dapat diimplementasikan dalam RKPD, KUA-PPAS, dan RKA Pemerintah Kota Palopo tahun 2021 mendatang, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Palopo Drs HM Judas Amir MH, dalam sambutannya, menyampaikan telah disepakati pokok pikiran, yang disampaikan telah diterima dengan baik.

Untuk itu, ketika pokok pikiran ini  telah disepakati, tidak ada lagi yang mempersoalkannya.

Dirinya juga menyampaikan untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan bersama, karena inilah konsekuensi dari aturan yang mengikat.

“Untuk itu, marilah kita mempelajari dan memahaminya seluruh aturan dari berbagai aspek karena seluruh aturan wajib diimplementasikan,” katanya. (hms)

Komentar

Berita Terkait