Tekape.co

Jendela Informasi Kita

Sekda Sulsel Buka Rakor TP2DD, Dorong Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka Rapat Koordinasi TP2DD se-Sulsel di Hyatt Place Makassar, Senin (19/1/2026), yang dirangkaikan dengan asistensi pengisian Survei IETPD Semester II 2025 bersama perwakilan pemerintah daerah dan Bank Indonesia. (Dok: Kominfo)

MAKASSAR, TEKAPE.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel yang dirangkaikan dengan asistensi pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hyatt Place Makassar, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (19/1/2026).

Dalam sambutannya, Jufri menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pendampingan berkelanjutan kepada pemerintah daerah dalam mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Komitmen pemerintah daerah telah dituangkan melalui nota kesepahaman antara gubernur dengan para bupati dan wali kota, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama,” ujar Jufri.

Ia mencontohkan, salah satu bentuk nyata dari komitmen itu adalah penerapan pemungutan pajak secara elektronik sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan daerah.

Jufri juga kembali menegaskan pentingnya peran Bank Indonesia dalam mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, Jufri menyampaikan sejumlah arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah TP2DD.

Arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan realisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan rasio pajak daerah, penguatan kelembagaan, serta efektivitas monitoring dan koordinasi lintas sektor.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, Jufri mendorong optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi pajak yang dibarengi dengan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Ia juga memaparkan empat poin penting sesuai Surat Edaran Gubernur Sulsel terkait transaksi pembayaran digital.

“Pemerintah daerah diminta menyusun roadmap TP2DD tiga tahun ke depan, 2025–2027, berikut strategi implementasinya. Selain itu, perlu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui model bisnis digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perlu terus ditingkatkan, serta ASN didorong menjadi teladan dalam percepatan digitalisasi dengan memanfaatkan QRIS dalam transaksi sehari-hari.

Sementara itu, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Tri Adi Rianto mengatakan, selama kegiatan berlangsung pemerintah daerah bersama Bank Indonesia melakukan pengisian Survei IETPD Semester II 2025.

Survei tersebut meliputi aspek transaksi belanja, transaksi pendapatan, realisasi transaksi keuangan daerah, lingkungan strategis, hingga kendala serta rencana kerja perluasan ETPD.

“Pendampingan seperti ini rutin kami lakukan bersama Bapenda Provinsi Sulsel dan Bank Sulselbar sejak Survei IETPD Semester I 2022,” kata Tri.

Ia menilai, hasil pendampingan tersebut berdampak pada peningkatan status digital pemerintah daerah di Sulsel.

Menurutnya, capaian tersebut terlihat dari semakin kecilnya kesenjangan nilai IETPD antardaerah, yang ditandai dengan meningkatnya nilai minimal dan rata-rata serta menurunnya standar deviasi.

Tri menjelaskan, skor IETPD memiliki peran strategis karena menjadi variabel terbesar dalam penilaian Championship TP2DD dengan bobot 15 persen.

Capaian itu turut mengantarkan Sulsel meraih prestasi nasional secara konsisten.

“Provinsi Sulsel tercatat meraih juara pertama Championship TP2DD selama empat tahun berturut-turut. Kota Makassar dan Kabupaten Sidenreng Rappang juga pernah meraih juara pertama, sementara Kabupaten Luwu konsisten berada di tiga besar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Bank Indonesia memberi perhatian khusus pada pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD.

Sepanjang 2025, BI terlibat dalam 15 edisi HLM yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Semoga kolaborasi ini terus terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Tri.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini