MORUT, TEKAPE.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda tunggal Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Morut Tahun Anggaran (TA) 2024, yang di pimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Morut, Muhammad Safri, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Morut, Wahyu Hidayat Sudirman di gedung baru kantor DPRD Morut, Rabu 22 November 2023 sore.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Morut, diwakili Sekda, Ir Musda Guntur MM, Pimpinan OPD dijajaran Pemda Morut, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pandangan umum tersebut, sejumlah fraksi di DPRD Morut mempertanyakan terkait masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sangat berbeda jauh dengan pendapatan yang diperoleh dari dana transfer, sehingga perlu dicarikan solusi yang terbaik.
Fraksi Nasdem, misalnya dalam pandangan umumnya, dibacakan Sekretaris Fraksi, Gina Silvia Togalami, mempertanyakan terkait ketidaksamaan dalam KUA dan PPAS dengan Nota Pengantar. Dalam KUA termuat pendapatan sebesar Rp. 175.000.000.000, sementara di Nota Pengantar totalnya Rp. 195.780.036.817. Begitupun pada akokasi belanja yang termuat dalam KUA dan PPAS dengan Nota Pengantar juga berbeda.
“Mohon untuk dijelaskan. Sekaitan dengan dana pendapatan transfer sebesar Rp. 1.229.846.359.066, kiranya bisa dimanfaatkan dan di optimalkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di bumi tepo asa aroa tercinta,” ungkap Gina sapaan akrabnya.
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat, dalam pandangan umumnya, dibacakan Ketua Fraksi, H Syahruddin Mustafa SE, menyampaikan persoalan saat ini adalah bagaimana mencari solusi dari sumber pendapatan daerah, sehingga pihaknya meminta kepada saudara Bupati, bagaimana Pemda Morut segera mencari solusi atas permasalahan tersebut, mengingat tematik pembangunan dalam RKPD 2024, jangan sampai pembangunan di Morut mundur kebelakang disebabkan oleh sumber dana yang tidak mencukupi.
“Segera dicarikan jalan keluar yang tepat, agar beban Pemda tidak terlalu berat, sekaligus hal ini sebagai momentum untuk menumbuhkan harapan dan mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang ideal bagi masyarakat Morut yang maju sejahtera dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, mengingat masih banyaknya program prioritas yang belum terdanai, maka perlunya pendalaman terhadap potensi pendapatan dan pembahasan alokasi belanja terhadap rancangan APBD yang akan di usulkan nantinya.
“Terkait dengan prioritas program dan kegiatan di 2024 yang belum nampak adanya dasar penerapan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, fraksi Perjuangan Nurani Rakyat, berharap adanya konsistensi dari Pemda dalam mewujudkan kesejahteraan dengan strategi yang sudah disampaikan,” tandas Syahruddin Mustafa. (NAL)
Komentar