Sejak 2017, Pemkab Luwu Utara Telah Bermalam di 29 Desa

MASAMBA, TEKAPE.co — Program ‘Semalam di Desa’ adalah salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara.

Meski leading sector-nya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), tetapi terlihat program ini seperti program ‘keroyokan.’

Di mana seluruh Perangkat Daerah (PD) terlibat aktif memberi andil solutif terhadap persoalan yang ada di desa. Dari catatan Humas Setda Luwu Utara, Sejak 2017, Pemkab Luwu Utara telah bermalam di 29 desa yang ada di Luwu Utara.

Dampak positifnya pun kian terasa sejak program ini bergulir pada 2017 lalu, sehingga terpilih masuk ke dalam nominasi Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Sulawesi Selatan melalui inovasi ‘Mata Pintar Menjawab.’

Masyarakat di desa pun semakin antusias mengikuti program ini karena pemerintah tidak hanya bermalam, tetapi juga bertukar informasi, saling berbagi, serta mencari solusi terhadap seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat desa melalui sebuah kegiatan inovatif, Masyarakat Bertanya Pemerintah Menjawab (Mata Pintar Menjawab).

Sejauh ini, program Semalam di Desa telah dilaksanakan di 29 desa di Kabupaten Luwu Utara sejak 2017. Yang terbaru di Desa Pongo Kecamatan Masamba, Jumat (1/3/2019), yang dihadiri Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Jika ditarik ke belakang, sejak program ini digulirkan Pemda Lutra pada 2017, maka didapatkan statistik berikut ini: Desa pertama yang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Semalam di Desa adalah desa Poreang kecamatan Tanalili pada 17 Maret 2017.

Desa penutup Semalam di Desa di 2017 adalah desa Pincara kecamatan Masamba. Menariknya, lokasi Semalam di Desa Pincara ada di dusun Saluseba yang merupakan dusun terjauh pelaksanaan Semalam di Desa di 2017, tepatnya pada 31 Desember.

Sepanjang 2017, Pemda Lutra bermalam di enam desa, masing-masing Poreang, Pararra, Rinding Allo, Tamuku, Wonokerto, dan Pincara.

Lanjut di 2018. Pada tahun tersebut, Pemda Lutra bermalam di 17 desa. Diawali dari desa Waelawi kecamatan Malangke Barat pada 26 Januari 2018.

Dusun Lamiko-miko didaulat sebagai pusat kegiatan Semalam di Desa Waelawi, sekaligus merupakan dusun terjauh di 2018.

Ada yang menarik pada pelaksanaan Semalam di Desa di 2018. Pelaksanaan Semalam di Desa dirangkaikan dengan Safari Ramadan pada Mei – Juni 2018.

Sepanjang Ramadan, Pemda Lutra bermalam di 10 desa. Kegiatan Semalam di Desa di 2018 diakhiri di desa Malimongan kecamatan Seko pada 22 Desember 2018.

Bagaimana di 2019? Sejauh ini, hingga Maret 2019, Pemda Lutra telah bermalam di enam desa. Diawali di desa Cenning Malangke Barat.

Dan diperkirakan kegiatan Semalam di Desa bakal terus bergerak dan berjalan lebih masif lagi. Mengingat pemerintah terus berupaya dan berkeinginan mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa.

“Kegiatan ini adalah yang ke-29 kali. Berarti sudah 29 desa yang didatangi pemerintah hanya untuk semata-mata melayani masyarakat dan mempererat ikatan tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Indah di hadapan ratusan warga desa Pongo, Masamba.

Indah mengatakan, dengan bertambahnya tiga kecamatan baru, maka kegiatan Semalam di Desa bakal lebih intens dilakukan. Menurut dia, kemungkinan dalam satu bulan ada dua desa yang didatangi untuk kegiatan Semalam di Desa sepanjang 2019.

“Maret ini, ada empat kecamatan yang akan kita datangi. Minggu pertama di Masamba, minggu kedua di Rongkong, minggu ketiga di Rampi dan minggu terakhir di Seko,” ungkap Indah.

Dalam kegiatan semalam di desa, Indah berharap seluruh Perangkat Daerah terlibat aktif dan bertindak solutif terhadap permasalahan yang ada di desa.

Apa keunikan yang ditawarkan program Semalam di Desa? Kepala PMD, Misbah, sebagai inovator kegiatan ini mengatakan, salah satu keunikannya adalah ‘memindahkan’ Kantor Bupati ke desa, di mana Bupati bersama Kepala Perangkat Daerah menginap di rumah-rumah warga. Bahkan ada yang menginap di masjid.

“Kita ingin meningkatkan partisipasi warga dan menumbuhkan kemitraan pemerintah dan masyarakat, dengan cara menyerap aspirasi mereka untuk kemudian dijawab Bupati dan Kepala Perangkat Daerah terkait secara cepat dan tepat,” jelas Misbah. (LH-HMS)