Sarce Bandaso Dilaporkan ke Kejaksaan Agung, Diduga Terseret Korupsi Ratusan Paket Proyek di Toraja

JAKARTA, TEKAPE.co — Nama mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Sulawesi Selatan III, Sarce Bandaso, dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) atas dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi ratusan paket proyek di wilayah Toraja.

Laporan tersebut disampaikan oleh lembaga penggiat antikorupsi Sultan Hasanuddin Corruption Watch (SHCW) ke Kejagung RI pada Senin, 22 Desember 2025.

BACA JUGA:
Seret Nama Mantan Anggota DPR RI, Kejati Sulsel Didesak Usut Dugaan Korupsi di Tana Toraja

Ketua SHCW, Ewaldo Azis, SH, kepada Tekape.co, Senin malam, menyampaikan bahwa pihaknya meminta Kejaksaan Agung memberikan atensi khusus serta memerintahkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran dana aspirasi yang dikaitkan dengan Sarce Bandaso saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

“Kami meminta Kejaksaan Agung menginstruksikan Kejati Sulsel untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana aspirasi, khususnya program P3A di Toraja Utara dan Tana Toraja,” ujar Ewaldo.

Dugaan Pemotongan Dana Proyek P3A

Dalam laporan bernomor 87/B/SHCW/SULSEL/XII/2025, SHCW menguraikan dugaan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari dana aspirasi Sarce Bandaso pada periode 2019–2024.

SHCW menyebut terdapat sekitar 400 paket proyek P3A di Toraja Utara dan Tana Toraja, dengan nilai anggaran per paket sebesar Rp195 juta.

Namun, dalam pelaksanaannya diduga terjadi pemotongan anggaran hingga Rp40–50 juta per paket.

Menurut SHCW, pemotongan tersebut diduga tidak dilakukan secara langsung oleh Sarce Bandaso, melainkan melalui kepala lembang (desa) penerima program.

Dana yang dipotong itu kemudian disebut diserahkan kepada orang kepercayaan Sarce Bandaso, sebelum akhirnya mengalir kepada yang bersangkutan.

Salah satu kasus yang disorot adalah di Lembang Pa’Tengko, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang kepala lembangnya diduga turut melakukan pemotongan dana proyek P3A hingga Rp40 juta per paket.

Merambah ke Program Lain

Selain program P3A, SHCW juga mengungkap dugaan penyimpangan pada sejumlah program lain, di antaranya:

• Program bedah rumah sebanyak 100 unit, dengan bantuan Rp20 juta per rumah, namun masyarakat diduga hanya menerima Rp15 juta;

• Pembangunan kolam renang di objek wisata Topinus, Lembang Pa’Tengko, yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan tidak tepat sasaran.

SHCW menilai rangkaian dugaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara akibat praktik markup dan penyalahgunaan kewenangan.

Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Melalui laporannya, SHCW berharap Kejaksaan Agung dapat melakukan investigasi mendalam serta menegakkan hukum secara adil dan profesional.

“Kami berharap Kejaksaan Agung memberikan atensi serius dan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, demi keadilan dan kepastian hukum,” tegas Ewaldo.

Hingga berita ini diterbitkan, Tekape.co masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Sarce Bandaso maupun pihak terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan berita.
(erlin)