Rakor Dengan BNN, Pemkot Palopo Sarankan Buat Peta Rawan Narkoba
PALOPO, TEKAPE.co – Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi tingkat Kabupaten /Kota dengan Dinas terkait dalam membangun kesepahaman terkait tujuan manfaat dan perkembangan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, di Aula Hotel Harapan, Rabu 11 April 2018.
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Palopo, Andi Arwien Azis SSTP, diwakili oleh Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Kota Palopo, Burhan Nurdin, menyarankan agar dibuat peta kerawanan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
“Peta kerawanan tersebut menjadi instrumen, sekaligus referensi bagi kita untuk melakukan upaya pencegahan narkoba, sehingga pelaksanaan tindak lanjut dan perlakuan akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sesuai kondisi dan tantangan yang ada,” ujarnya.
Ia juga berharap agar kiranya penyusunan rencana aksi pencegahan narkoba dipermantap, sehingga kerja para agen pencegah narkoba di lapangan dapat lebih terarah dan terkoordinasi, sekaligus tidak menimbulkan kesan, tiba masa tiba akal.
“Harus ada pola yang disepakati bersama, sehingga upaya pencegahan narkoba dapat lebih optimal. Kita bahkan berharap kedepan dipikirkan sekretariat bersama yang dapat menjadi wahana dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program pencegahan narkoba,” sarannya.
Ia mengungkapkan, Palopo ini perlu dibentuk sebagai pilot project bagi daerah lainnya, dalam hal pencegahan narkoba, mengingat tingkat kerawanan Palopo sebagai daerah penghubung sejumlah kabupaten/ kota bahkan provinsi di pulau Sulawesi.
Ia juga mengingatkan agar dalam melaksanakan program pencegahan peradaran dan penyalahgunaan narkoba, dibutuhkan keteguhan sikap, mental dan konsistensi yang kuat.
“Karena pekerjaan ini penuh tantangan. Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga upaya kita dalam mencegah dan mengurangi dampak peredaran narkoba membuahkan hasil sesuai dengan harapan bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Brigadir Jenderal Pol Drs Mardi Rukmianto SH, menyampaikan bahwa pada tahun 2017 prevalensi penyalahgunaan narkoba sebanyak 3,3 juta jiwa atau sekitar 1,7% di Indonesia. Dimana sekitar 84,7 triliun jumlah kerugian baik ekonomi maupun sosial akibat permasalahan narkoba di Indonesia.
Turut hadir pada rapat tersebut Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Kota Palopo Burhan Nurdin, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Brigadir Jenderal Pol Drs Mardi Rukmianto SH, Kepala BNN Kota Palopo, Plt Kepala BNN Kota Palopo Suharman, Kapolres yang diwakili oleh Kasat Narkoba Zainuddin, Kepala Dinas Sosial M Tahir, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kodrat, Kepala PKM Wara Kota Wirdawati SKM, Direktur Rumah sakit Mujaizah dr H Muh Jawil Jalias, Kabag Umum RSUD Sawerigading Sunarti, dan tamu undangan lainnya. (hms)
Tinggalkan Balasan