Prihatin Banjir dan Jalanan Rusak, Arsyad Sampaikan Komitmennya Bangun Lutra

MASAMBA, TEKAPE.co – Salah satu persoalan di Luwu Utara (Lutra) adalah masalah banjir dan jalanan rusak, utamanya di wilayah terpencil, Rampi dan Seko.

Banjir di Malangke dan Malangke Barat, yang hampir setiap hujan, warga terendam banjir. Terbaru, Sungai Masamba sudah dua kali meluap saat hujan lebat menerjang. Namun hingga kini, belum ada solusi yang diberikan.

Melihat kondisi itu, Bakal Calon Bupati Luwu Utara, Arsyad Kasmar, dalam siaran pers, Jumat 19 Juni 2020, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang ada.

Ia mengaku sedih jika melihat ada kepala daerah cenderung lebih memilih pencitraan, dibanding program kerja untuk mengatasi solusi terhadap persoalan yang dihadapi warga.

“Saya sebagai Wija To Luwu, merasa malu, karena jalanan kabupaten di Provinsi Papua saja masih jauh lebih bagus daripada infrastruktur jalanan di kampung halaman kita sendiri,” tandas Arsyad.

Ia melanjutkan, jika diberi amanah sebagai bupati Luwu Utara, maka prioritas pertamanya adalah memastikan jalan penghubung Seko-Rongkong-Masamba itu tuntas dalam satu periode menjabat.

Begitu juga dengan kondisi jalan di Rampi, akan diupayakan terus dibenahi.

“Saya hanya butuh satu periode untuk memastikan jalan di Seko tuntas. Ini persoalan komitmen saja,” terang Arsyad Kasmar, yang mengaku masih berada di Jakarta untuk menyelesaikan urusan rekomendasi Parpol.

Sedangkan untuk soal banjir, pengusaha asal Baebunta itu menyayangkan lemahnya dalam melakukan penegakan hukum terkait penebangan liar (illegal logging) di kawasan hulu sungai atau daerah pegunungan.

Arsyad juga menilai, program penghijauan lingkungan gagal. Harusnya, kata dia, penyelesaiannya fokus pada masalah pendangkalan sungai, pembentukan kawasan hijau di bantaran sungai, dan multikompleks masalah tambang galian C di kawasan sungai-sungai besar, seperti Salu Rongkong yang masih terkesan amburadul.

“Kalau kami diberi amanah, yang kami utamakan nantinya adalah pelurusan badan sungai dan pengerukan di muara, utamanya pasir yang sudah menumpuk (pendangkalan), dananya tentu bersumber dari dana APBD dan APBN, serta bisa dana bantuan hibah dari Luar Negeri,” terangnya.

Ketua DPC Gerindra Luwu Utara itu juga mengatakan, pajak dari harta kekayaan alam di Luwu Raya, harusnya tidak hanya diperas dan diambil dibawa ke ,pusat tapi daerah harus menikmatinya, khususnya infrastruktur jalan-jembatan, fasilitas kesehatan, penanganan banjir dan sebagainya.(rilis)