Penyaluran BPNT di Luwu Bermasalah, Suplayer Segera Dievaluasi

LUWU, TEKAPE.co – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi perhatian serius pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Menyikapi hal itu, Komisi II DPRD Kabupaten Luwu, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rombongan Komisi II DPRD Luwu, yang diketuai, Wahyu Napeng, didampingi Sekretaris Dinas Sosial Luwu, Gasmin, diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk membahas permasalahan BPNT yang terjadi di Kabupaten Luwu.

Dalam pertemuan itu, Wahyu Napeng, menyampaikan bahwa, masalah terkait BPNT yakni keterlambatan penyaluran bantuan dari jadwal yang telah ditetapkan, bahkan KPM diarahkan untuk lebih dulu menggesek namun bantuannya belum ada.

“Distribusi dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah terlambat dari jadwal yang ada serta penyaluran yang tidak sesuai aturan dimana pada struk penerima bantuan (KPM) sudah digesek 4 bulan akan tetapi hanya disalurkan 2 bulan dan bahkan ada baru 1 bulan. Sehingga inilah menjadi permasalahan dimasyarakat dan sementara berproses di pihak kepolisian,” ujarnya.

Wahyu mengatakan, hasil dari koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Sosial bahwa dengan adanya permasalahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Luwu, pihak Pemerintah Provinsi akan mengevaluasi kembali suplayer dari bantuan ini.

“Hasil koordinasi terkait permasalahan BPNT di Luwu pihak Pemrov Sulsel akan mengevaluasi kembali suplayer dari bantuan ini,” jelasnya.

Setelah adanya Rekomendasi dari DPRD Kab. Luwu pemerintah Kabupaten Luwu melalui Bapak Bupati Luwu langsung memerintahkan kepada Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Komosi II DPRD Kabupaten Luwu.

Menyikapi rekomendasi dari Komisi II DPRD, Bupati Luwu, Basmin Mattayang langsung memerintahkan kepada Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Luwu, Gasmin yang dikonfirmasi terkait rekomendasi DPRD, mengaku masih menunggu perintah dari Kadis Dinsos.

“Saya masih menunggu info dari Kadis Dinsos, saat koordinasi di Dinsos Provinsi kemarin, kami hanya mendengar tentang keluhan masyarakat tentang suplayer dan koorda,” tuturnya. (ham)