OPINI: Pemimpin Baru, Palopo Baru ‘Quo Vadis Kota ‘Idaman’

Oleh: Andrie Islamuddin
(wartawan senior)

SETELAH melalui proses panjang dan berliku, pesta demokrasi serentak Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo tahun 2024 akhirnya usai. Proses ini bahkan harus diperpanjang melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Hasil hitung cepat (quick count) menempatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 4, Naili Trisal–Akhmad Syarifuddin, sebagai pemenang dengan raihan 46.728 suara atau 50,64% dari total suara pemilih Kota Palopo.

Paslon Naili–Akhmad tampil sangat dominan. Kemenangan mereka sejatinya sudah diprediksi sejak awal, mengingat dukungan kuat dari Koalisi Indonesia Maju yang terdiri atas Partai Gerindra, Demokrat, dan PKB.

Saat Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024, paslon nomor 04 yang kala itu masih bernama paket Trisal–Akhmad berhasil “menjinakkan” paslon nomor 02, FKJ–Nur. Paslon 02 ini dikenal luas sebagai representasi kekuasaan yang selama satu dekade terakhir mencengkeram pemerintahan Kota Palopo.

Dengan dukungan tim sukses serta infrastruktur politik dan finansial yang kuat, Trisal–Akhmad mencatat kemenangan 33.933 suara (35,91%), unggul tipis atas FKJ–Nur yang memperoleh 33.338 suara (35,28%).

Kemenangan Trisal–Akhmad di “ronde pertama” dengan selisih tipis tentu tidak diterima begitu saja oleh pihak FKJ–Nur. Mereka menggugat hasil Pilwalkot ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menuntut dilaksanakannya PSU tanpa keikutsertaan Trisal dalam kontestasi ulang.

Gugatan tersebut dikabulkan MK, yang kemudian mendiskualifikasi Trisal dari PSU. Namun, paslon 04 tak bergeming. Naili, istri Trisal, maju menggantikan sang suami sebagai calon wali kota berpasangan dengan Akhmad. Naili pun tampil sebagai sosok perempuan tangguh yang siap memimpin.

Meski hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Naili menunjukkan kapasitas dan keberanian dalam memimpin. Ia membuktikan bahwa paslon 04 memang layak untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan di kota yang terletak di jazirah utara Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Kedigdayaan paslon 04 terbukti dalam PSU Pilwalkot Palopo pada Sabtu, 24 Mei 2025. Berdasarkan hasil hitung cepat yang tersebar di berbagai media sosial, Naili–Akhmad memperoleh 46.728 suara (50,64%), jauh mengungguli lawan-lawannya.

Paslon 02 FKJ–Nur meraih 34.449 suara (37,33%), paslon 03 Rahmat–ATK mendapatkan 10.847 suara (11,76%), dan paslon 01 Putri Dakka–Haidir Basir hanya meraih 259 suara (0,28%).

Quo Vadis Kota Palopo?

Kini, pasangan Naili Trisal–Akhmad Syarifuddin berada di ambang pelantikan sebagai pemimpin baru Kota Palopo. Kota Idaman, yang selama ini pesta demokrasinya kerap dibayangi dinamika hukum, kini menatap harapan baru. Namun, mereka harus bersiap menghadapi sejumlah persoalan sosial dan struktural yang kompleks.

Kota yang dijuluki ‘Kota Idaman’ (Indah, Bersih, dan Nyaman) oleh almarhum Wali Kota HPA Tenriadjeng ini tengah mengalami ‘luka sosial’ yang membekas dalam ingatan masyarakat di 48 kelurahannya. Setidaknya, ada tiga masalah besar yang kini menanti untuk segera ditangani:

1. Hutang Pemkot Palopo Capai Rp 250 Miliar

Persoalan utang ini cukup pelik. Kota Palopo hanya mampu mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 44,424 miliar per tahun. Artinya, dibutuhkan waktu lebih dari enam tahun untuk melunasi utang tersebut jika mengandalkan PAD semata.

Di sisi lain, Pemkot Palopo juga harus melanjutkan pembangunan fisik yang telah dimulai, seperti Gedung Olahraga (GOR), sekolah unggulan, mal, dan menara yang dibiayai melalui APBD. Keseimbangan antara pelunasan utang dan pembiayaan pembangunan menjadi tantangan utama.

2. Minimnya PAD

Pembangunan harus terus berjalan. Namun, untuk mengakselerasinya dibutuhkan anggaran besar, yang idealnya bersumber dari PAD.

Kota Palopo, yang ekonominya bertumpu pada sektor jasa, hanya mampu meraih PAD sekitar Rp 44,424 miliar per tahun. Target PAD tahun 2024 sebesar Rp 49,197 miliar pun tidak tercapai.

Dengan wilayah yang kecil dan tanpa sumber daya alam yang bisa dieksplorasi, pemerintah daerah harus mencari terobosan untuk menggali sumber PAD baru. Terlebih, Kota Palopo juga selalu mengalami defisit. Pendapatan APBD hanya Rp 962 miliar, sementara belanja daerah mencapai Rp 977 miliar lebih—termasuk pembayaran gaji ASN.

3. Kota Langganan Banjir

Palopo memang menjadi kota tujuan di jazirah utara Sulawesi Selatan, termasuk tujuan pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa dari daerah sekitar yang menimba ilmu di kota ini.

Namun, keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Latuppa membuat kota ini rawan banjir. Letaknya di kaki pegunungan dan berbatasan langsung dengan Laut Teluk Bone menyebabkan Palopo sering dilanda banjir, terutama saat hujan deras.

Pemerintah ke depan harus berani membangun sistem drainase baru meskipun tantangan sosial dan anggaran akan sangat besar.

Pertanyaannya: apakah pemerintah cukup berani membangun kanal-kanal baru di tengah padatnya permukiman warga? Sebab kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, selain membutuhkan biaya tinggi.

Namun, terlepas dari segala persoalan itu, kini harapan baru telah hadir. Naili dan Akhmad akan memimpin Kota Palopo dalam lima tahun ke depan (2025–2030) dengan semangat dan visi ‘Palopo Baru’.

Sebanyak 180 ribu warga Palopo kini menanti perubahan nyata, berharap pada kepemimpinan yang tidak hanya baru secara nama, tetapi juga menghadirkan semangat dan cara kerja baru yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan pemimpin baru dengan rasa lama.

Selamat datang pemimpin baru…
Selamat mengemban visi ‘Palopo Baru’.

(*)