oleh

PEMATANK Soroti Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Waya Kroi Diduga Sarat Korupsi

LAMPUNG TENGAH, TEKAPE.Co – Menyikapi pemberitaan di media online, pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank) akan segera mengumpulkan data terkait pengerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I WAY WAYA KROI, dengan kontraktor CV. Mudia Karya, berlokasi sekitar bendungan Sri Way Langsep, kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, yang mana pada pengerjaannya diduga terindikasi sarat korupsi seperti diberitakan tekape.co sebelumnya.

Ketua DPP Pematang Suadi Romli mengatakan, pihaknya tidak pandang bulu, tetap menyikapi secara profesional kepada rekanan yang berbuat curang.

Dilansir dari Kirka.co, Senin 28 Juni 2021. Sebelumnya, Pematank pernah mengadukan dugaan adanya tender kurung dalam proses lelang pengadaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Way Lungguh, Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021, dengan nilai penawaran Rp6,2 miliar ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Dalam aduannya terkait kegiatan yang diadakan pada Dinas Pengairan Lampung Tengah tersebut, Pematank menduga telah adanya pengaturan pemenang lelang yang terlihat dari dipercepatnya waktu pengumuman.

Serta terlihat pada bukti yang tertera pada LPSE, dimana Mudia Karya selaku pemenang merupakan pemberi penawaran tertinggi diantara perusahaan lainnya, sehingga diduga kuat pula adanya fee yang diterima oleh Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa dalam penentuan pemenang lelang proyek.

Masih mengutip Kirka.co. Pada aduan yang didaftarkan resmi ke Kejati Lampung Senin 28 Juni 2021 tersebut, DPP Pematank juga turut menerakan hasil investigasinya terkait alamat perusahaan pemenang yang tertera di situs lelang, yang didapati bahwa alamat perusahaan tersebut hanyalah hunian biasa, tanpa adanya plang perusahaan sesuai dengan kewajiban para peserta lelang, yang tentunya hal tersebut jelas menjadi sebuah pelanggaran.

“Adapun Proyek yang saat ini sedang dikerjakan oleh pihak kontraktor Mudia Karya di Daerah Irigasi (D.I) Way Waya Kroi akan kami pelajari lebih dalam, dengan mengumpulkan data lengkap akurat dilapangan, misalkan pekerjaan itu nantinya tidak sesuai dengan aturan pelaksanaannya maka sudah pasti akan kami tindak lanjuti, “kata Suadi Romli kapada Tekape.co, Rabu (1/9/21).

Ditambahkannya, Pematank berharap pada pelaksanaan pekerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi di way waya kroi yang saat ini sedang berjalan agar bisa dikerjakan sesuai spesifikasi serta aturan yang ada.

Sambungnya, “Sebagai elmen social control kami sangat menyayangkan misalnya pekerjaan tersebut dilakukan dengan asal-asalan. Untuk itu, kami dari Pematank akan tetap melakukan pemantauan hingga pelaksanaanya 100% jika adanya kejanggalan atau dugaan KKN kami pastikan akan membawanya keranah Hukum, “tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Proyek pengerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI “Way Waya Kroi”, terletak diarea bendungan Sri Way Langsep, kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah diduga sarat korupsi.

Proyek yang dikerjakan oleh pihak rekanan atau kontraktor CV Mudia Karya dengan pagu anggaran sebesar Rp.2619.729.000,00 tersebut patut dipertanyakan.

Hasil pantauan dilokasi, selain tidak memasang papan nama proyek, sejumlah pekerja pun tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD).

Disamping itu juga, nampak pada pemasangan batu pada dinding irigasi yang dilakukan oleh pekerja terlihat tidak memakai pondasi tanam.

Adalagi, sisa pada bagian lantai irigasi yang lama masih ada yang belum dibongkar.

Lebih miris, salah seorang pekerja ditempat itu mengatakan, untuk adukan semen menggunakan takaran lima satu yaitu, lima argo pasir dan satu sak semen.

” lima angkong pasir dan satu sak semen untuk adukannya pak, “kata pekerja itu, Selasa (31/8/21).

Dilokasi, pihak rekanan melalui pengawas lapangan yang enggan menyebutkan namanya, ketika dikonfirmasi tidak mau berkomentar penuh. Pihak itu hanya menyebut jika itu program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) selaku pihak kontraktor CV. Mudia Karya selaku kontraktor.

“Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) CV. Budia Karya pihak kontraktor, “jelas dia namun tidak menjelaskan rinciannya.

Untuk diketahui, Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang mengedepankan kemajuan sektor pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

Seperti dikutip dari www.ipdmip.org.

IPDMIP adalah program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten.

Karena, program IPDMIP dinilai sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya di bidang pertanian. Karena, IPDMIP juga menggenjot produktiitas pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. (Segara)

Komentar