OPINI: Rupiah Melejit, Rakyat Menjerit

Oktober 10, 2018 | 8:19 am

Ilustrasi by Komunitas Wonderful Hijrah Palopo.

Oleh: Kiki Nurmala Maha Putri
(Designer Situs Online, Ko. Wonderful Hijrah Palopo)

BEBERAPA pekan ini kita dikejutkan oleh berbagai peristiwa, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semakin melemah hingga Rp 15.197,50 (pada tanggal 04 Oktober 2018).

Faktor utama yang mendorong hal tersebut menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikatakan tetap dari eksternal, yaitu dalam konteks normalisasi kebijakan di Amerika Serikat dengan kebijakan moneter luar negeri Amerika Serikat yang ingin menaikkan suku bunga acuan yang berdampak secara global.

Tentu hal ini merupakan suatu yang akan membawa dampak besar bagi perekonomian khususnya, Indonesia pada umumnya. Bagaimana tidak, berbagai sektor kehidupan saling berkaitan satu sama lain, dan yang paling mempengaruhi adalah sektor ekonomi.

Ditambah lagi dengan hutang pemerintah yang terus mengalami peningkatan, juga dengan peningkatan kurs yang terjadi tentu membuat pemerintah harus merogoh receh yang lebih besar lagi untuk melunasi pokok dan bunga utang yang jatuh tempo.

Di balik semua pelunasan ini, menganggu pembangunan ekonomi. Anggaran yang sedianya untuk kebutuhan yang lain malah terserap, yang mengakibatkan anggaran negara berkurang.

Meski pemerintah berdalih ekonomi masih aman, namun nyatanya berbanding terbalik dengan realita.

Nilai dollar meningkat, berbanding lurus dengan barang-barang impor yang bersentuhan dengan rakyat bawah baik berupa bahan baku maupun barang jadi sehingga menurunkan daya beli masyarakat.

Pendapatan masyarakat bias habis untuk konsumsi pangan dan transportasi. Bahkan, yang terjadi lebih besar pasak daripada tiang.

Di sisi lain, dollar yang menguat terhadap rupiah menyebabkan harga BBM akan tertekan baik yang subsidi maupun non-subsidi. Efeknya penyesuaian harga BBM berbagai jenis diprediksi akan terus dilakukan.

Rakyat diuji kompleks di Era kini, ekonomi yang semakin menghimpit yang menjadikan rendahnya daya beli. Tidak hanya rakyat kecil, industri pun kena imbasnya.

Banyak industri gulung tikar yang berakibat puluhan ribu karyawan terpaksa diberhentikan. Namun anehnya pemerintah membuka jalan lebar bagi tenaga asing sementara rakyat yang pengangguran semakin meningkat.

Saat nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan, berpotensi besar memicu inflasi. Harga-harga barang di dalam negeri akan meningkat.

Terutama untuk barang atau produk yang diolahnya dari bahan baku impor. Karena produsen harus merogoh kocek lebih besar lagi untuk membeli bahan bakunya dari luar negeri itu alias impor.

Kalau sudah begitu, maka tidak mungkin produsen menjual barangnya sama seperti sebelumnya ketika rupiah tidak melemah. Artinya, produsen harus menjual produknya dengan harga yang mahal agar tidak merugi.

Jika produsen tetap menjual produknya dengan harga yang sama, maka yang akan dikorbankan adalah kualitasnya. Maka jalan satu-satunya adalah dengan menaikkan harga jual produknya agar tetap untung dan menjaga pangsa pasarnya.

Karena itu lah konsumen akan membeli produk-produk itu dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Dengan semakin mahalnya barang-barang tersebut terutama untuk barang konsumsi, maka akan memicu inflasi tinggi.

Masalah-masalah moneter itu justru terjadi setelah dunia melepaskan diri dari standar emas dan perak serta berpindah ke sistem uang kertas (fiat money), yaitu mata uang yang berlaku semata karena dekrit pemerintah, yang tidak ditopang oleh logam mulia seperti emas dan perak.

Dalam sistem Bretton Woods yang berlaku sejak 1944, dolar masih dikaitkan dengan emas, yaitu uang $35 dolar AS dapat ditukar dengan 1 ounce emas (31 gram).

Namun pada 15 Agustus 1971, karena faktor ekonomi, militer, dan politik, Presiden AS Richard Nixon akhirnya menghentikan sistem Bretton Woods itu dan dolar tak boleh lagi ditukar dengan emas (Hasan, 2005).

Mulailah era nilai tukar mengambang global yang mengundang banyak masalah. Dolar semakin terjangkit penyakit inflasi. Pada tahun 1971 harga resmi emas adalah $38 dolar AS per ounce. Namun pada tahun 1979 harganya sudah melonjak jadi $450 dolar AS per ounce. (El-Diwany, 2003).

The Fed, bank sentral AS untuk menyelamatkan ekonomi negara terbesar di dunia tersebut dari keruntuhan akibat krisis tahun 2008.

Besarnya kendali AS atas pasokan dolar membuat inflasi menjadi tak terkendali dan telah menyebabkan mata uang negara-negara lain khususnya di negara-negara berkembang yang bergantung pada dollar menjadi tidak stabil.

Padahal, nilai tukar yang tidak stabil sangat merugikan. Sebagaimana disampaikan oleh pengamat ekonomi politik, Salahuddin Daeng. Bahwa kondisi tekanan ekonomi saat ini terjadi karena kesalahan haluan ekonomi yang diambil pemerintah. Sudah pasti, sistem ekonomi kapitalisme inilah yang menjadi biangnya.

Sistem tersebut terbukti terbukti gagal menyejahterakan rakyat, tetapi terus saja dipertahankan hingga sekarang. Padahal sudah jelas adanya cacat serius dalam kapitalisme dan ketidakmampuannya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dunia. Keruntuhan kapitalisme pasti akan terjadi.

Masalah-masalah moneter seperti itu hanya dapat diatasi oleh mata uang emas dan perak saja. Mengapa? Sebab emas dan perak mempunyai banyak keunggulan.

Telaah ini bertujuan mengupas lebih dalam mengenai keunggulan-keunggulan sistem emas dan perak tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah (2004), khususnya bab Fawa`id Nizham Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah. (h. 224-dst).

Dalam Islam, uang dikembalikan kepada fungsinya sebagai alat tukar saja. Sedangkan ekonomi digerakkan oleh sektor riil saja.

Dalam sistem Islam uang yang beredar pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa, bukan dengan sesama uang seperti yang saat ini terjadi pada transaksi perbankan atau pasar modal di dalam sistem kapitalis.

Sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat, dan lapangan pekerjaan yang terbuka lebar akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mata uang Berbasis Emas dan Perak

Islam memandang bahwa mata uang dalam Islam adalah dinar (emas) dan dirham (perak). Menurut an-Nabhani (1990), ada keharusan untuk menjadikan emas dan perak sebagai standar mata uang dalam sistem ekonomi Islam. Beberapa argumentasi berikut mendasari keharusan tersebut.

Pertama: Islam melarang praktik penimbunan harta (kanzul mal). Islam hanya mengkhususkan larangan penimbunan harta untuk emas dan perak. Larangan ini merujuk pada fungsi emas dan perak sebagai uang atau alat tukar (medium of exchange) (Lihat: QS at-Taubah [9]: 34).

Kedua: Islam mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum Islam lainnya, seperti diyatdan pencurian. Islam menentukan diyat dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Islam juga mengenakan sanksi potong tangan terhadap praktik pencurian dengan ukuran melebihi emas sebesar ¼ dinar. Rasul saw. bersabda, “Di dalam (pembunuhan) jiwa itu terdapat diyat berupa 100 unta dan terhadap pemilik emas (ada kewajiban) sebanyak 1.000 dinar.” (HR an-Nasa’i dan Amru bin Hazam).

Beliau juga bersabda, “Tangan itu wajib dipotong, (jika mencuri) 1/4 dinar atau lebih.” (HR al-Bukhari, dari Aisyah ra.).

Ketiga: Zakat uang yang ditentukan Allah SWT berkaitan dengan emas dan perak. Islam pun telah menentukan nishab zakat tersebut dengan emas dan perak. Nishab zakat emas adalah 20mitsqal atau 20 dinar. Hal ini setara dengan 80 gram emas.

Keempat: Rasulullah saw. telah menetapkan emas dan perak sebagai uang sekaligus sebagai standar uang. Setiap standar barang dan tenaga yang ditransaksikan akan senantiasa dikembalikan pada standar tersebut.

Kelima: hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (money changer) dalam Islam yang terjadi dalam transaksi uang selalu hanya merujuk pada emas dan perak, bukan dengan yang lain. Hal ini adalah bukti yang tegas bahwa uang harus berupa emas dan perak, bukan yang lain. Nabi saw. bersabda, “Emas dengan mata uang (bisa terjadi) riba, kecuali secara tunai.” (HR al-Bukhari).

Untuk melakukan semua proses tersebut dalam pemberlakuan kembali sistem moneter dinar-dirham berbasis emas-perak, tentu menjadi syarat mutlak dibutuhkan keberadaan Negara Khilafah di era kini. (*)