Tekape.co

Jendela Informasi Kita

OPINI: Program Makan Siang Gratis “Susu Ikan”, Demi Apa?

Nurindasari S.T.


Oleh : Nurindasari S.T.

Makanan Bergizi Gratis Pemerintah

Pada program makan siang gratis pemerintah terpilih Prabowo-Gibran berencana mengganti susu sapi dengan susu ikan demi menekan anggaran yang bengkak. Pemerintahan RI memainkan peran kunci untuk meluncurkan susu ikan dan ini menjadi inovasinya dalam upaya hilirisasi produk perikanan pada 2023. (cnnindonesia.com, 13/9/2024)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun pabrik percontohan susu ikan Di Pekalongan, yang ditargetkan akan rampung pada November 2024 dengan kapasitas 50 ton perbulan. Hal ini demi mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah dan mendukung peningkatan asupan protein masyarakat. (cnbcindonesia.com, 17/9/2024)

Ahli gizi dr. Tan Shot Yen mengaku tidak habis pikir dengan usulan tersebut, karena sumber protein paling besar didapatkan dari pangan ‘real food’, bukan ultra-proses. Susu ikan selama ini berada pada kisaran harga 120 ribu rupiah, dengan harga itu kita bisa mendapat sumber protein lebih banyak dari jenis pangan lain, termasuk ikan utuh. Selain itu ikan menjadi sumber protein untuk tumbuh kembang, mencegah stunting, stroke dan penyakit jantung. (health.detik.com, 11/9/2024)

“Susu Ikan”, Demi Apa?

Meskipun baru wacana penggantian susu sapi menjadi susu ikan, pemerintah terlihat serius merealisasikan program ini. Dapat kita lihat dari proses pembangunan pabrik susu ikan yang sudah berlangsung oleh KKP dengan anggaran berkisar delapan miliyar rupiah. Selain itu, telah dianggarkan untuk membangun pabrik-pakbrik ini dengan dukungan koperasai nelayan.

Beberapa tenaga kesehatan telah menyuarakan pendapat mengenai program ini. Banyak tenaga kesehatan menyesalkan wacana ini, pasalnya lebih mudah mengkonsumsi ikan secara langsung dan menyerap gizinya secara maksimal daripada melalui ultra-proses yaitu susu ikan yang memiliki banyak zat tambahan yang tidak diperlukan untuk tubuh. Lantas “Susu Ikan” Demi Apa?

Jika ingin meningkatkan “Gizi” masyarakat, jelas harus berdasarkan pendapat ahli gizi atau yang punya kapabilitas dalam hal ini, bukan jatuh pada solusi membangun pabrik susu ikan. Padahal negeri kita adalah negeri maritim, memiliki kekayaan laut melimpah, namun pemerintah masih saja mencari kesempatan untuk menyukseskan pembangunan industri yang “tidak perlu” dan bersembunyi dibalik “Makan Gratis Bergizi”. Watak kapitalis dari pemerintah tidak lepas dari program ini. Seluruh kebijakan tak lepas dari industrialisasi. Seolah kebijakan demi rayat, padahal jelas memberi kesempatan besar untuk korporasi dan oligarki.

Secara umum fungsi pemerintahan adalah melayani, mengatur, membangun memberdayakan dan melindungi rakyat. Namun saat ini bisa disaksikan bahwa setiap kebijakan yang dicanangkan pemerintah saat ini seolah lepas tangan dari fungsinya dan menyerahkan kepada korporasi tertentu untuk dijalankan. Inilah ciri khas kapitalisme yang hanya menguntungkan pihak penguasa dan pengusaha.

Sistem Islam, Kepemimpinan yang Amanah

Sistem islam memiliki mekanisme dalam memenuhi kecukupan gizi rakyat. Saat ini pemerintah berpangku pada anggaran dan ini selalu menjadi alibi. Sedangkan dalam Islam, baitul mal justru akan kokoh dengan pemasukan yang melimpah dan pembelanjaan yang sesuai syariat.

Anggaran baitul mal sangat kuat karena salah satunya berasal dari pengelolaan seluruh sumber daya alam dalam negeri yang dikelola langsung oleh pemerintah dan keuntungannya masuk ke baitul mal. Tidak seperti saat ini, SDA dikelola asing & keuntungan hanya milik segelintir orang.

Sistem Islam mengatur bahwa pemerintah akan mengupayakan segala cara menjalankan fungsinya dan mewujudkan kemaslahatan umum dengan penuh amanah dan kesadaran akan tanggung jawabnya kepada Allah.

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya” (HR. Bukhari & Muslim)

Di dalam islam kepemimpinan dan urusan rakyat dijalankan oleh orang yang pantas dan punya kapabilitas dalam urusan ini. Menyerahkan urusan pada ahlinya dan setiap kebijakan akan diupayakan untuk memaslahatkan seluruh masyarakat.

Wallahu’alam bish shawab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini