OPINI: Pesangon Ditangan Negara: Nasib Pekerja Diantara Harapan Dan Petaka

Muliadi. (ist)

Oleh: Muliadi
(Pengurus PMII Rayon FEBI Cabang Makassar)

Bagaimana mungkin niat baik untuk para pekerja menjadi sesuatu yang justru mengancam nasib mereka?. Pertanyaan itu menyangkut isu yang sedang populer di sosial media mulai dari rilisan berita berbagai media seperti Detikbali, KompasTV, CNN, maupun terkait Dana cadangan pesangon yang wajib disetorkan ke pemerintah oleh perusahaan. Sesuai saat di sahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2026 Tentang perlindungan ketenagakerjaan (UUPK) yang kemudian disahkan pada bulan oktober lalu. Terkhusus pada BAB XVI Pasal 253 yang memberikan jalan dana pesangon dikelola negara.

Iklan oleh Google

Berdasarkan undang-undangnya, dana cadangan pesangon ini merupakan dana yang haris diserahkan oleh pengusaha sebagai persiapan apabila ada pemutusan hubungan kerja dikemudian hari. Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Jamsos) Kementrian ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa keberadaan dana cadangan pesangon ini agar tidak ada lagi pekerja/buruh yang tidak menerima haknya Ketika diputus hubungan kerjanya.

Dari pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos, jelas tujuan diadakannya dana cadangan pesangon ini ‘’agar tidak ada lagi pekerja yang tidak menerima haknya Ketika diputus hubungan kerjanya’’. Saya mengakui tujuan tersebut mulia, akan tetapi kemudian timbul pertanyaan mendasar, kenapa harus pemerintah yang mengelola dana pesangon tersebut? Kenapa kemudian pemerintah yang mengatur segala ketentuan terkait dana cadangan pesangon tersebut? Jika memang tujuannya agar hak dari pekerja/buruh terjaga, kenapa bukan mengeluarkan regulasi beserta sanksi yang tegas terhadap perusaan yang tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang diatas pada poin 6 tanpa harus pemerintah langsung yang mengelola dana cadangan pesangon tersebut?, kenapa perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak pekerja/buruh dikenakan sanksi serupa?. Atau bisakah kita mencurigai ada motif lain dibalik tujuan mulia tersebut? Semisal pemerintah sedang mencari dana tambahan untuk malangsungkan proyek tertentu dengan dalih ingin menjaga hak pekerja/buruh?.

Pemerintah yang mengelola dana cadangan pesangoan dengan dalih banyak hak pekerja/buruh tidak terbayarkan oleh perusahaan, jika terjadi hal serupa dikemudian hari yakni adanya hak dana pesangon pekerja/buruh yang tidak terbayarkan oleh pemerintah, lalu dimana kemudian pekerja/buruh mengharapkan perlindungan? Ketika hadirnya pemerintah hadir untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya, bagamana jikalau pemerintah sendiri melakukan hal serupa, maka siapa yang kemudian berhak memberikan sanksi kepada pemerintah? Lebih lanjut dengan mekanisme yang ditetapkan pada undang-undang diatas justru membuka peluang adanya dua korban, yakni perusahaan yang sudah menyetor dana pesangon ke pemerintah dan pekerja/buruh yang tidak mendapatkan haknya jikalau pemerintah sendiri yang melakukan penyalahan tanggung jawab.

Pertanyaan-pertanyaan diatas menjadi basis epistemologi mengapa kebijakan mulia ini menjadi mencurigakan bagi penulis. Saya akan memulai dari kasus pertama, kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) menunjukkan bahwa pengelolaan dana oleh institusi yang berkaitan dengan negara tidak otomatis bebas dari penyimpangan. Berdasarkan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan keuangan dan dana investasi ASABRI selama 2012–2019 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun. BPK menemukan penyimpangan dalam penempatan dana investasi pada saham dan reksa dana yang tidak sesuai ketentuan, berisiko tinggi, serta tidak likuid. Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa pengaturan transaksi saham dilakukan bersama pihak-pihak di luar ASABRI sehingga harga saham seolah-olah tinggi dan likuid, padahal transaksi tersebut merugikan investasi ASABRI.

Kasus ini kemudian diproses melalui penegakan hukum. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan investigatif kepada Kejaksaan Agung pada 27 Mei 2021, dan perkara tersebut berlanjut persidangan serta putusan pidana terhadap sejumlah pihak. Saya tidak mengatakan bahwa dana cadangan pesangon akan bernasip serupa, akan tetapi kasus ASABRI kemudian menjadi pengingat bahwa setiap penghimpunan dan pengelolaan dana dengan skala besar harus disertai dengan tata Kelola yang matang, transparan, serta kejelasan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Sedangkan melihat respon tergesah-gesah untuk menghimbau perusahaan untuk segera mempersiapkan dana cadangan pesangon untuk disetorkan ke pemerintah yang tidak disertai kejelasan tata Kelola, dan mekanisme matang dari pemerintah, menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap motif lain daripada tujuan mulia pemerintah.

Terkait dengan opsional solusi yang telah saya paparkan diatas, menjadi landasan pertanyaan saya mengenai penguatan pengawasan atas sanksi kepada perusahaan yang melanggar, mari kita flasback sedikit kepada kasus kedua yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang memperlihatkan persoalan lain, yaitu lemahnya kemampuan perusahaan memenuhi hak pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan. Setelah Sritex dinyatakan pailit dan kegiatan operasionalnya berhenti pada 1 Maret 2025, ribuan pekerja mengalami PHK. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada 11 Maret 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa upah pekerja sampai Februari 2025 telah dibayarkan oleh kurator. Namun, pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan THR belum dibayarkan karena pembayarannya menunggu penjualan aset boedel pailit. Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan juga mengupayakan pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Data yang disampaikan pemerintah per 10 Maret 2025 mencatat JHT telah dicairkan kepada 3.544 pemohon, sedangkan manfaat JKP telah diterima 1.888 orang dari 2.776 pemohon.

Iklan oleh Google

Kasus Sritex menunjukkan bahwa keberadaan aturan yang mengakui hak pekerja belum tentu menjamin pembayaran secara cepat ketika perusahaan tidak memiliki aset likuid yang cukup. Maka dari itu sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bertindak tegas terhadap aturan yang telah ditetapkan serta menerapkan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya, bukannya pemerintah malah menetapkan undang-undang baru yang kemudian mengatur mekanisme lain yang belum sepenuhnya jelas terkait tata Kelola, Lembaga, dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Berdasarkan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat PHK. Pasal tersebut menyatakan bahwa dana dikelola oleh lembaga pemerintah, mengecualikan pengusaha usaha mikro dan kecil, serta menyerahkan pengaturan teknis lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah. Pasal 253 juga memuat sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Akan tetapi, ketiadaan rinci apakah dana akan disimpan sebagai saldo individual atas nama pekerja, ditempatkan dalam rekening kolektif, dikelola sebagai dana investasi, atau disimpan dalam bentuk lain. Undang-undang juga belum merinci siapa lembaga pengelolanya, bagaimana formula iuran atau besaran pencadangan, instrumen investasi yang diperbolehkan, siapa yang menanggung risiko kerugian, bagaimana prosedur klaim, dan berapa lama batas waktu pencairannya. Padahal pasal 253 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon harus diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Kondisi tersebut justru memperkuat urgensi pengawasan publik sebelum aturan pelaksana ditetapkan. Pemerintah perlu menjamin bahwa dana cadangan pesangon dipisahkan dari kas operasional negara dan tidak digunakan untuk membiayai proyek atau kebutuhan fiskal lain. Setiap pekerja harus memiliki catatan saldo dan hak yang dapat diverifikasi. Pengelola wajib menerbitkan laporan berkala, menjalani audit independen, mengungkapkan instrumen investasi dan risiko, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Pekerja dan serikat pekerja juga harus memperoleh akses terhadap informasi dan ikut dilibatkan dalam pengawasan. Jika dana mengalami kekurangan atau kerugian akibat kesalahan pengelolaan, aturan harus menentukan pihak yang bertanggung jawab dan cara pemulihan hak pekerja.

Dengan demikian, kritik penulis bukan semata-mata menolak keterlibatan pemerintah dalam perlindungan pesangon. Persoalan utamanya ialah apakah negara mampu membangun sistem pengelolaan yang lebih aman, transparan, dan akuntabel dibandingkan mekanisme yang selama ini berjalan. Pemerintah tidak cukup hanya memindahkan kewajiban penyediaan dana dari perusahaan ke suatu lembaga pengelola. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa pemindahan pengelolaan tersebut benar-benar memperkuat kepastian hak pekerja tanpa menciptakan risiko baru bagi pekerja maupun perusahaan. (*)

Iklan oleh Google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini