OPINI: Kebijakan Publik yang Baik?

Oleh: Busri
(Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar)

“Publik policy is whatever government says to do or not to do” – Thomas R. Dye

Kebijakan publik berdasar definisi di atas dapat dipahami sebagai apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik memang berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan yaitu Pemerintah.

Kebijakan publik bertujuan untuk mengurai masalah dalam kehidupan masyarakat. Katanya setiap masalah pasti ada solusinya. Tapi bagaimana kalau ada beberapa solusi sekaligus terhadap masalah yang sama?

Misalnya, kita ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca buku dan focus mengerjakan tugas. Tapi, sulit sekali rasanya menghilangkan godaan untuk membuka media social, terutama Tiktok dan Instagram.

Lalu apa solusinya? Pertama, mungkin kita bisa menggunakan fitur screen time atau reminder pada gadget.

Kedua, kita bisa juga mengajak teman-teman kita untuk belajar bersama-sama.

Atau yang ketiga, kita bisa memberi diri kita insentif dalam bentuk hadiah ketika telah menyelesaikan tugas tadi.

Masing-masing solusi ini adalah contoh solusi regulasi, solusi perilaku, serta solusi ekonomi.

Biasanya tidak ada solusi yang sempurna. Solusi pertama tadi bisa jadi baik dari sisi simplisitas, tapi apakah efektif?

Bagaimana dengan solusi ketiga, yang mungkin efektif tapi membutuhkan biaya lebih dengan misal insentif membeli tiket bioskop atau insentif membeli barang baru. Lalu bagaimana menentukan solusi yang terbaik?

Sama seperti contoh di atas, pengambil kebijkakan publik tentu dihadapkan dengan beberapa pilihan keputusan dan juga pilihan solusi sekaligus. Sebut saja dalam kebijakan penanganan Covid-19.

Pemerintah bisa melakukan lockdown, pemerintah juga bisa melakukan pembatasan social berskala kecil atau bahkan tidak melakukan apa-apa sama sekali. Setiap pilihan solusi ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda

Kalau kita memilih opsi lockdown mungkin ini yang paling bisa meminimalisir dampak penyebaran virus Corona, tapi tentu dampak ekonomi yang terjadi akan sangat parah.

Sebaliknya tidak melakukan apa-apa mungkin bisa menyelamatkan ekonomi, tapi siapa yang mau bertanggungjawab kalau angka kematian di Indonesia sangatlah tinggi.

Mudahnya suatu kebijakan publik yang baik memiliki tiga (3) karakteristik utama yaitu dampak publik, feasibilitas operasional, dan dukungan politik.

Pertama, kebijakan publik tersebut harus menghasilkan dampak positif yang jelas dan nilai bagi publik.

Kedua, harus visible secara operasional. Artinya bisa diimplementasi dengan sumber daya finansial, legal, teknis serta manusia yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya.

Ketiga, yang kadang diabaikan adalah kebijakan tersebut harus mendapatkan dukungan politik, dalam artian dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan dalam isu tersebut.

Ketiga hal ini, mulai dampak publik, feasibilitas operasional, dan dukungan politik, membentuk suatu kerangka berpikir segitiga yang disebut Keselarasan Strategis (strategi alignment).

Teori ini awalnya merupakan literatur strategi perusahaan. Namun, dalam 20 tahun terakhir diadopsi dalam sektor kebijakan publik oleh Prof Mark Moore, dan diajarkan secara luas.

Merancang kebijakan yang selaras biasanya memerlukan keterampilan seorang generalist yang meminjam ilmu, teori dan konsep dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sekaligus.

Misalnya dalam contoh rencana pemindahan Ibukota ke Kalimantan yang sempat diumumkan pemerintah di tahun 2019.

Ada tiga pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah total nilai atau dampak publiknya positif? Apakah rencana tersebut realistis untuk diimplementasikan? Serta apakah rencana tersebut mendapat dukungan politis dari para pemangku kepentingan?

Pertanyaan pertama, menurut pemerintah Indonesia pemindahan fungsi pemerintahan ke Ibukota baru akan mendapat dampak positif karena akan mengurangi kepadatan penduduk dan krisis air yang terjadi di Pulau Jawa dan akan mengurai konsentrasi kegiatan ekonomi yang terpusat di Jawa serta menurunkan risiko bencana karena Kalimantan dianggap memiliki risiko bencana yang lebih rendah.

Akan tetapi, yang perlu diingat potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Misalnya kalau lokasi yang dipilih adalah wilayah hutan, maka akan ada dampak lingkungan yang sangat serius seperti krisis iklim dan hilangnya spesies utama flora dan fauna.

Setelah kuantifikasi dampak positif dan negatifnya dapat dinilai apakah dampaknya secara umum akan positif terhadap publik umum.

Pertanyaan kedua, apakah rencana tersebut realistis dan masuk akal menimbang keterbatasan finansial, teknis atau administratif yang ada?

Dalam perhitungan yang dilakukan Bappenas, biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibukota adalah 466 Triliun yang menurut Bappenas akan dicukupi sebagian besar oleh APBN dan sebagian besar akan membutuhkan skema kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk KPBU.

Pemerintah sendiri cukup optimis bahwa kebijakan tersebut realistis untuk dilaksanakan, tetapi lebih banyak lagi yang skeptis karena angka ini sangat besar jumlahnya dan membutuhkan pengorganisasian sumberdaya yang sangat tinggi.

Pertanyaan ketiga, apakah kebijakan pindah ibukota juga mendapatkan dukungan politik dan legitimasi administratif yang cukup untuk dilaksanakan?

Terkait pemindahan ibukota, salah satu pihak yang perlu didapat dukungannya adalah parlemen.

Suatu kebijakan publik biasanya bisa diukur baik untuk aktor tertentu, tapi belum tentu baik juga untuk pihak-pihak lain.

Jika merefleksi kebijakan yang diambil pemerintah selama ini, ada skenario tertentu dari keselarasan strategis yang luput dilakukan.

Kadang-kadang ada kebijakan publik mendapat dukungan politis yang tinggi dan visible secara operasional, tapi sebenarnya tidak berdampak positif.

Kebijakan perlu dipastikan tidak sekedar buang-buang uang dan sumberdaya pemerintah.

Pada akhirnya, hampir tidak ada alternatif kebijakan yang sempurna.

Namun, proses analisis kebijakan publik dengan meminjam teori keselarasan strategis bisa membantu kita untuk lebih berdamai dan memetakan beberapa masalah tersebut secara sistematis dalam pengambilan keputusan. (*)