OPINI: Hiruk Pikuk Hijrahnya Ibu Kota

September 5, 2019 | 8:14 am

Oleh: Kiki Nurmala Maha Putri, S.Si.
(Pengamat Media, Aktivis Dakwah)

PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengumumkan Ibu Kota Baru Indonesia, Senin 26 Agustus 2019. Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dari Jakarta yang berada di Pulau Jawa.

Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara.

Pemindahan ibukota ini, cukup menjadi perbincangan yang alot di Indonesia. Bagaimana tidak, Jokowi menyampaikan, kajian soal pemindahan ibu kota baru sudah dilakukan secara mendalam sejak tiga tahun lalu. (republika.co.id, 26/8/2019).

Namun, menuai tanggapan kritis dari kalangan akademisi. Beberapa di antaranya yakni Prof David Henley dari Leiden University, ekonom Didik Junaedi Rachbini, ekonom senior INDEF Fadhil Hasan, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim.

Menurut David Henley yang fokus pada studi kontemporer tentang Indonesia, kebijakan pemindahan ibu kota di Indonesia belum saatnya dilakukan. (cnbcindonesia.com, 26/8/2019)

“Pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan belum perlu, sebab memindahkan ibu kota justru berpotensi melepaskan elite politik dari realitas sosial masyarakatnya,” kata dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Di tempat yang sama, ekonom Didik Junaedi Rachbini termasuk sosok yang kontra menyoal Ibu Kota yang akan pindah ke Kalimantan. Ia mendorong agar pemerintah mengkaji ulang dan menyiapkannya secara matang.

“Pemindahan ibu kota ini program gagah-gagahan, begitu terfikir langsung diperintahkan, ini bukan Bandung Bondowoso, bangun ibu kota ini kan bukan seperti bangun kontrakan, kita nggak boleh mengelola negara seperti ini, ini harus dikritik, pantas dikritik,” kata Didik.

Adapun alasan dibalik pemindahan ibukota ini diantaranya: 1) minimnya risiko bencana di Kaltim, termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor, 2) lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia, 3) berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda dan 4) memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.

“Estimasi besarnya pembiayaan dimana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). (news.detik.com)

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah tidak setuju bila nantinya ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur. Nasrullah menyebut ekonomi Indonesia saat ini masih terpuruk dan membebani anggaran negara.

“Kondisi ekonomi Indonesia lagi terpuruk, beban berat kalau pindah,” kata Nasrullah melalui pesan singkat, Kamis (22/8/2019).

Nasrullah menuturkan jika nantinya biaya dibebankan ke hutang juga akan terlalu membebani negara. Menurutnya, hutang Indonesia saat ini sudah terlalu besar. Dia juga khawatir keterlibatan swasta dalam pemindahan ibu kota. Nasrullah tidak ingin nantinya ada balas budi kepada swasta yang menimbulkan intervensi. Melihat proyek ini membutuhan dana 466T dengan hanya 19% menggunakan uang negara

MENYOAL ALASAN PEMINDAHAN IBUKOTA

Menyoal berbagai alasan dan analisis dari pemindahan ibukota memanglah sesuatu yang terkesan obsesi pemerintah bukan urgensi. Alasan Jokowi tidak dilandasi oleh kajian ilmiah makanya pemindahan ibu kota ini jelas serampangan bahkan bisa jadi hanya ambisi penguasa dan ada kapitalis yang diuntungkan mengingat pemindahan ibukota diputuskan di tengah kondisi Jakarta yang sedang sakit hari ini serta dipindahkan di kota yang memiliki potensi tambang begitu besar.

Menjawab alasan minimnya risiko bencana di Kaltim, termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor. Alasan ini tidak dilandasi kajian ilmiah. Sebab, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa Kaltim rawan banjir. Bahaya banjir terjadi di wilayah dekat hulu daerah aliran sungai.

Pun kita harus tau bahwa banjirnya Jakarta disebabkan karena pembangunan infrastruktur sebagai gambaran ibukota modern tanpa menimbang struktur tanah Jakarta yang rendah. Jika tidak dilakukan apa-apa, maka pada tahun 2050 sekitar 95% wilayah Jakarta sudah rata berada di bawah laut.

Berdasarkan riset tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, di Jakarta Utara setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan tanah dengan kedalaman mencapai 25 cm. (bbc.indonesia.com)

Namun, yang menjadi obsesi pemerintah adalah membangun ibukota yang modern. Selama ini gambaran kota modern yang ada di benak awam (termasuk sebagian besar pejabatnya) adalah kota dengan banyak gedung-gedung pencakar langit, mal, apartemen dan jalan-jalan tol layang.

Mereka jarang menghitung bahwa keberadaan infrastruktur yang efisien dan tahan bencana adalah justru kunci terpenting sebuah kota, apalagi itu ibukota negara, yang menjadi etalase negeri.

KETIDAIDEALAN PEMINDAHAN IBUKOTA

Pemindahan Ibu kota akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan. Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, setidaknya lebih 10 ribu nelayan yang setiap hari mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan.

Jumlah ini terdiri dari 6.426 nelayan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, 2.984 nelayan dari Penajam Paser Utara, dan 1.253 nelayan dari Balikpapan.

Ancaman sekarang ini selain telah menjadi jalur lalu lintas kapal-kapal tongkang batu bara, Teluk Balikpapan akan dijadikan satu-satunya jalur logistik untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru.

Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan dan polusi. Justru di sini letak kepemimpinan Jokowi diuji, apakah ikut bertanggung jawab mencari solusinya atau malah lari memindahkan ibu kota, meninggalkan rakyat dengan persoalan dan beban, ini menjadi cermin juga untuk persoalan lingkungan lainnya. Begitulah, setelah Jakarta disakitkan, kini giliran Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur dengan kondisinya yang justru memprihatinkan. Seluruh wilayah provinsi sudah tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan izin kehutanan. Sisanya adalah hutan lindung. Ini juga yang akan ditargetkan untuk ibu kota.

Menurut catatan Jatam, terdapat 13,83 juta hektar izin dan 5,2 juta diantaranya adalah izin pertambangan, jika ditambahkan dengan luasan izin lainnya maka izinnya lebih besar dari daratan Kalimantan Timur itu sendiri.

“Beban lingkungan yang ditanggung Kalimantan Timur itu justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta. Lubang-lubang tambang yang terus membunuh masyarakat, dan tidak adanya penegakan hukum bagi pemilik eks konsesi, ini yang harus dibenahi terlebih dahulu. Alih-alih mewariskan sejarah memindahkan ibu kota negara, Jokowi justru akan dikenang sebagai presiden yang menghindari masalah, bukannya bekerja dan menyelesaikannya,” kata Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi WALHI. (kliksamarinda.com)

PEMINDAHAN IBUKOTA DALAM ISLAM

Dalam Islam, pemindahan ibukota adalah suatu hal yang boleh. Namun, pemindahan ibukota tetap memerlukan suatu perencanaan yang luar biasa.

Pemindahan itu harus optimal dari sisi kota yang baru dibangun, kota yang ditinggalkan, selama transisi, semua urusan pelayanan rakyat tidak boleh terganggu. Lalu setelah pemindahan selesai, efisiensi pemerintahan harus meningkat.

Sejarah peradaban Islam mencatat sedikitnya empat kali perpindahan ibukota negara. Namun alasan utama saat itu semua adalah politik. Perpindahan pertama adalah dari Madinah ke Damaskus pada awal Bani Umayyah. Damaskus saat itu sudah ibukota musim panas kekaisaran Byzantium.

Perpindahan kedua adalah saat kebangkitan Bani Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad. Baghdad adalah kota yang dibangun baru, menggantikan Ctesiphon, ibukota Persia. Perpindahan ketiga adalah pasca hancurnya Baghdad oleh serbuan Mongol, dan pusat Khilafah lalu dipindah ke Kairo. Kairo sendiri sudah ada di delta sungai Nil itu sejak zaman Fir’aun.

Sedang terakhir adalah perpindahan dari Kairo ke Istanbul, ketika Khalifah terakhir Abbasiyah mengundurkan diri setelah melihat bahwa Bani Utsmaniyah lebih berkemampuan untuk memimpin dunia Islam dan mendakwahkannya ke seluruh dunia.

Adapun Istanbul telah berdiri lebih dari 1000 tahun karena dibangun oleh Kaisar Konstantin. Dengan demikian, satu-satunya ibukota Khilafah yang praktis dibangun dari awal hanyalah Baghdad.

Seperti inilah potret hijrahnya Ibu Kota dalam Islam yang terbukti tanpa hutang. Bukan sekadar obsesi dan dalih tapi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat mengingat pemerintah adalah pengurus rakyat.

Konsep Islam ini jelas sangat berbanding terbalik dengan sistem Kapitalis Neoliberal, dimana semua kebijakan diabadikan untuk kepentingan pemilik modal bukan rakyat.

Maka sudah seharusnya sekarang kehidupan umat di atur oleh sistem Islam dalam bentuk Khilafah Islamiyah. (*)