Morowali Utara Kembali Dinilai Ombudsman 2026, 6 Instansi Jadi Sasaran

MORUT, TEKAPE.co – Ombudsman RI kembali memasukkan Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu daerah sampel penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026.

Penilaian tersebut menyasar enam instansi di Morowali Utara, terdiri dari empat organisasi perangkat daerah (OPD) dan dua instansi vertikal.

Hal itu disampaikan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Susiati, saat audiensi dengan Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi di ruang kerja Bupati, Rabu (30/9/2026).

BACA JUGA: Sekolah Swasta Sidoarjo Keluhkan PBG, Komisi D Dorong Kemudahan Pengurusan IJOP

Enam instansi yang menjadi objek penilaian yakni Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, serta RSUD Kolonodale.

Sementara dari instansi vertikal, penilaian dilakukan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Utara dan Polres Morowali Utara.

Menurut Susiati, penilaian tersebut merupakan agenda tahunan Ombudsman RI untuk mengukur sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

BACA JUGA: Bupati Irwan Tinjau Lapangan Karelai, Targetkan Fasilitas Olahraga Makin Representatif

“Ini merupakan agenda tahunan Ombudsman RI untuk melihat kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah. Tentunya setiap tahun harus ada peningkatan,” kata Susiati.

Ia menjelaskan, hasil penilaian Ombudsman menjadi salah satu indikator untuk melihat sejauh mana penyelenggara pelayanan publik melakukan pembenahan.

Dalam penilaian tersebut, Ombudsman menggunakan sejumlah kategori, mulai dari terbaik, baik, sedang, rendah hingga terendah.

Susiati berharap hasil penilaian di Morowali Utara dapat terus mengalami peningkatan hingga mencapai kategori terbaik.

“Harapannya, pelayanan publik di Morowali Utara lebih baik lagi. Kalau masuk kategori terbaik, tentu pelayanan publik di Morowali Utara juga semakin baik,” ujarnya.