Mengundang Paripurna LKPj Walikota, 25 Anggota DPRD Palopo Kompak tak Hadir

PALOPO, TEKAPE.co – Hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kota Palopo mulai tampak memanas.

DPRD Kota Palopo tampaknya mulai gerah dengan sikap Pemkot yang kadang terkesan tak menghargai posisi anggota DPRD.

Sikap Pemkot itu makin nampak belakangan ini. Seperti enggan hadir saat dipanggil DPRD untuk membahas realokasi anggaran percepatan penanggulangan covid-19.

BACA JUGA:
Diisukan Ditolak Pemkot, APD Sumbangan Anggota DPRD Palopo Diserahkan ke RS Swasta dan Relawan

Selasa kemarin, 28 April 2020, Alat Pelindung Diri (APD) sumbangan hasil ‘curung-curung’ anggota DPRD diisukan ditolak Pemkot, hingga akhirnya APD itu diserahkan ke rumah sakit swasta dan relawan covid-19.

Sikap eksekutif itu tampaknya ingin dibalas DPRD. Saat mengundang rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota Palopo tahun anggaran 2019, DPRD malah kompak tidak hadir, Rabu 29 April 2020, pagi.

Dari 25 Anggota DPRD Palopo, tak satupun anggota dewan datang. HP para wakil rakyat inipun bisa dihubungi. Termasuk pimpinan DPRD.

Sementara pejabat dari eksekutif yang terlanjur datang ke DPRD, akhirnya pulang tanpa komentar setelah menunggu beberapa jam.

Tak hadirnya seluruh anggota DPRD di gedung DPRD Palopo itu memunculkan spekulasi. Kemungkinan DPRD kecewa dengan sikap eksekutif yang menggeser anggaran secara sepihak, dan kurang harmonisnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

BACA JUGA:
Palopo Belum Bahas Realokasi APBD Untuk Covid-19, DPRD: Sudah Diundang Tapi Pemkot Tidak Datang

Legislator Golkar Palopo, Baharman Supri, Rabu sore, yang dikonfirmasi, membenarkan adanya agenda paripurna LKPj walikota. “Iya benar ada agenda paripurna,” ungkapnya, singkat.

Hanya saja, ia enggan berkomentar lebih jauh sehingga semua anggota DPRD kompak tak hadir dalam paripurna itu.

Sementara itu, Kadis Kebudayaan Kota Palopo, Karno, yang dikonfirmasi terpisah, mengaku hadir sesuai undangan DPRD. Hanya saja, ia melihat tak satupun anggota DPRD yang hadir. Sehingga paripurna itu batal digelar. (*)