Masih Seputar Proyek SDA di Taput, Pemerhati: Saya Masih Ingat Kata Pak Gubsu

Lorencius Situmeang, pemerhati infrastruktur sekaligus salah seorang pengurus tim relawan Bobby Lovers, saat menunjukkan kondisi bangunan proyek Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Haidupan (PS-42), Kamis (19/11/2026), (Dok: Abednego Manalu)

TAPUT, TEKAPE.co – Pembangunan perkuatan tebing sungai melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara, UPTD Sibundong Batang Toru, kembali menuai kritik.

Proyek senilai sekitar Rp5 miliar tersebut dipersoalkan karena kualitas konstruksi, minimnya pengawasan, hingga tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

Iklan oleh Google

Kritik kali ini disampaikan pemerhati infrastruktur, Lorencius Situmeang, yang juga merupakan salah seorang pengurus tim relawan Bobby Lovers, Kamis (19/11/2026).

Ia menilai kondisi bangunan tersebut memprihatinkan. Menurutnya, konstruksi tembok penahan seharusnya dilengkapi struktur penopang yang memadai untuk menjamin kekuatan dan ketahanan bangunan.

“Saya miris melihat pengerjaan bangunan ini. Dari konstruksinya, menurut saya, seharusnya ada tiang penopang atau penahan agar bangunan lebih kuat,” ujar Lorencius.

Selain kualitas konstruksi, ia juga mempertanyakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek.

Menurut informasi yang diterimanya, hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan penjelasan dari pihak Dinas SDA maupun rekanan mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut.

“Informasi yang saya peroleh, sampai sekarang tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, baik dari pihak SDA maupun rekanan. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek,” katanya.

Iklan oleh Google

Lorencius meminta Dinas SDA Sumut melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan agar pembangunan tersebut benar-benar sesuai spesifikasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti aktivitas pekerjaan yang dalam beberapa pekan terakhir disebut tidak terlihat di lokasi.

Menurutnya, persoalan tersebut telah coba dikonfirmasi kepada Plt Kepala Dinas SDA Sumut, Gibson Panjaitan. Namun, hingga Kamis (19/11/2026), ia mengaku belum memperoleh penjelasan.

“Kami sudah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Plt Kadis SDA, Gibson Panjaitan. Namun, sampai sekarang belum ada keterangan yang diberikan,” ungkapnya.

Sorotan lainnya menyangkut metode pengecoran menggunakan site mix atau molen manual. Lorencius menilai penggunaan beton ready mix perlu dipertimbangkan mengingat skala pekerjaan dan kebutuhan kekuatan konstruksi tembok penahan tersebut.

Iklan oleh Google

“Menurut saya, seharusnya menggunakan ready mix. Kualitas campuran beton dan kekuatan bangunan ini perlu benar-benar diperhatikan. Kalau menggunakan molen manual, kami masih mempertanyakan bagaimana jaminan kualitas konstruksinya,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pengawasan pembangunan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah. Lorencius bahkan mengutip pesan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menurutnya pernah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan di daerah.

“Saya selalu ingat pesan Pak Bobby Nasution sebelum dilantik menjadi Gubernur Sumut pada 20 Februari 2025. Beliau pernah menyampaikan bahwa masyarakat merupakan perpanjangan tangan pemerintah di daerah untuk ikut mengawasi pembangunan demi kepentingan masyarakat,” katanya.

Atas berbagai persoalan tersebut, ia meminta Dinas SDA Sumut segera turun ke lapangan. Ia juga mendesak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.

Keluhan mengenai tidak adanya sosialisasi ternyata juga disampaikan masyarakat Desa Hutauruk, Kecamatan Tarutung, yang menjadi lokasi pembangunan.

Lasbe Hutauruk, salah seorang warga setempat, membenarkan bahwa hingga saat ini masyarakat belum pernah menerima sosialisasi terkait proyek tersebut.

Ia bahkan menilai pelaksanaan pembangunan terkesan minim pengawasan, baik dari dinas terkait maupun pihak pengawas pekerjaan.

“Bisa kami bilang proyek ini tidak diawasi dengan baik, baik dari dinas maupun pihak pengawas proyek itu,” ujarnya.

Menurut Lasbe, pembangunan yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan persoalan karena kualitas pekerjaan dan pengawasannya dipertanyakan.

“Kalau saya lihat, proyek ini justru membuat desa kami menjadi jelek,” katanya.

Ia juga mempertanyakan ketinggian tembok penahan yang dinilainya berlebihan. Selain dianggap tidak efektif, kondisi tersebut dikhawatirkan menyulitkan masyarakat apabila kelak ingin membangun rumah di sekitar lokasi.

Lasbe menyebut sejumlah warga keberatan dengan ketinggian bangunan tersebut. Ia juga meragukan kekuatan konstruksinya dan khawatir bangunan itu tidak memiliki ketahanan jangka panjang.

Sementara itu, Camat Tarutung, Ferry Lumbantobing, membenarkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat belum terlaksana.

Ferry mengungkapkan, pihak kecamatan sebenarnya telah berupaya memanggil Dinas SDA dan pengawas proyek untuk membahas persoalan tersebut. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.

Menurut Ferry, pihak pelaksana pekerjaan menyatakan hanya bersedia memenuhi panggilan apabila undangan berasal langsung dari Dinas SDA.

“Harus pihak SDA yang berhak, baru kami mau,” kata Ferry, mengutip pernyataan pihak pelaksana pekerjaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt Kepala Dinas SDA Provinsi Sumatera Utara, Gibson Panjaitan, dan Kepala UPTD Sibundong Batang Toru, Ali Sakban, belum memberikan tanggapan atas sejumlah persoalan yang dipertanyakan.

(Abednego Manalu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini