Luwu Telah Salurkan PKH Rp29 M untuk 9.936 KPM, Amru Harap Semua Bisa Kerjasama

LUWU, TEKAPE.co – Kementrian sosial melalui Dinas Sosial menggelar, rapat Kordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017.

Dalam rapat ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Luwu, H Amru Saher, di Ruang Pola Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, di Jl Jendral Sudirman Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Luwu, Sulawesi Selatan, Kamis 28 September 2017.

Dihadiri Kepala Bappeda Luwu, Muh Rudi, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Luwu, Asmawi Alwi, Kepala Kemenag Luwu, M Jufri, Kepala BPJS Luwu, Namira Malik, dan Kepala Cabang Bank Mandiri Palopo, puluhan pendamping PKH dan para Camat se Kabupaten Luwu.

Dalam sambutannya, Wabup Luwu, Amru Saher, menuturkan, PKH adalah program andalan pemerintah setelah Bantuan Langsung Tunai (BLT) diganti polanya dengan program baru yang lebih komprehensif.

“PKH tidak lagi menggunakan kata miskin dan sebagainya, karena konotasinya tidak bagus. Bantuan juga tidak berlangsung satu tahun saja, tapi terus berkesinambungan terus bermanfaat selama 6 tahun,” ujarnya.

Disamping itu, sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 telah disalurkan bantuan untuk 9.936 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 22 kecamatan di Kabupaten Luwu.

Dengan jumlah bantuan sampai tahun 2016 sekitar Rp29.161.575.446. Untuk tahun 2017 disalurkan sampai tahap ketiga ini sebanyak Rp14.820.000.000.

Untuk penerima PKH yakni Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria dan memenuhi satu atau beberapa kriteria yakni, ibu hamil atau nifas, memiliki anak balita atau anak usia 5 sampai 7 tahun yang belum masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau anak usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar SMP dan SMA, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat.

“Jadi tidak boleh lagi ada hambatan penyaluran dana ini. Tidak boleh ada benang kusut. Kalau masalahnya ada di Puskesmas atau di sekolah, tolong sampaikan. Kalau tidak mau kerja sama, kita cari yang mau kerja sama,” tegas Amru.

Amru Saher berhrap pada pihak Dinas Sosial yang mengkoordinir seluruh fasilitator dengan lembaga harus secara gamblang, agar sasarannya di pendidikan dan kesehatan ada peningkatan KPM yang menerima bantuan itu.

“Penyaluran tidak boleh ada sumbatan pada pendamping, lebih – lebih lagi kalau di pokoknya yakni fasilitator. Cukup tahun lalu ada fasilitator yang kita evaluasi, jangan sampai fasilitator ada lagi yang fasilitasi ke cabang ke tiga dan keempat. Supaya dana ini betul-betul kita awasi sampai di lapangan,” harapnya.

Amru juga menuturkan tantangan yang kini dialami pemerintah, masih tingginya jumlah masyarakat tentang kemiskinan.

“Padahal jika dilihat dari sisi masyarakat di Luwu hampir semua memiliki lahan pertanian, berkisar dua hektar perkepemilikan,” jelasnya.

Kini jumlah pendamping dan operator PKH di Kabupaten Luwu yang telah direkrut sejak tahun 2013 hingga 2016 sebanyak 43 orang. (ham)