KUA-PPAS APBD 2027 Diserahkan, Pemkab Luwu Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8,07 Persen

LUWU, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Luwu menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Luwu dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu, Senin, 3 Agustus 2026.

Dokumen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi, mewakili Bupati Luwu, di hadapan Ketua DPRD Ahmad Gazali, Wakil Ketua II DPRD Andi Mammang, anggota DPRD, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam sambutan Bupati Luwu yang dibacakan Sekretaris Daerah, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu mencapai 8,07 persen pada 2027. Target itu ditopang kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan daya saing sumber daya manusia, serta pemerataan pelayanan publik berbasis digital.

Target tersebut disusun setelah capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada 2025 mencapai 7,43 persen, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan menjadi yang tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan angka kemiskinan berada pada kisaran 9,33–9,95 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,87–3,13 persen, serta rasio gini berada pada kisaran 0,300–0,306 sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Muhammad Rudi menjelaskan penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2027 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2026.

Dokumen tersebut juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Selain itu, penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029 yang mengusung visi “Luwu Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis” serta mengakomodasi hasil Musrenbang dan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD.

Tema pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital.”

Tema tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, yakni Luwu Berdaya, Luwu Malebbi, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, Luwu Mappatuwo sebagai pelopor kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, desa mandiri, serta Luwu Lestari yang berfokus pada lingkungan sehat dan tangguh bencana.

Pada sisi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan prinsip money follows program dengan memprioritaskan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, penguatan infrastruktur konektivitas, digitalisasi ekosistem UMKM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis sertifikasi. Kebijakan tersebut tetap diimbangi dengan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Dalam penutup sambutan Bupati Luwu, Muhammad Rudi mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pembahasan KUA-PPAS hingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Saya mengajak seluruh hadirin untuk turut membantu dan mendukung proses pembahasan dokumen ini demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Luwu yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan, sejalan dengan tagline pembangunan daerah ‘Bangkit Lebih Cepat Menuju Luwu yang Lebih Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis’,” ujar Muhammad Rudi membacakan sambutan Bupati Luwu.

Pemerintah Kabupaten Luwu berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin selama proses pembahasan hingga penetapan APBD 2027 sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (hms)