KPU Palopo Lantik 188 Anggota PPK dan PPS untuk PSU Pilkada

PALOPO, TEKAPE.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo resmi melantik 188 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo. Prosesi pelantikan berlangsung pada Jumat (4/4/2025) di Hotel Mulia Indah, Palopo, Sulawesi Selatan.

Ketua KPU Sulsel, Tasrif, mengungkapkan bahwa pelantikan ini dilakukan setelah evaluasi terhadap kinerja badan ad hoc dalam Pilkada 2024. Sejumlah anggota yang dinilai masih memenuhi syarat kembali dilantik, sementara yang tidak lagi memenuhi kriteria digantikan dengan personel baru.

Komposisi PPK dan PPS Kota PalopoSebanyak 45 anggota PPK akan bertugas di sembilan kecamatan, dengan masing-masing kecamatan diisi oleh lima anggota. Sementara itu, 143 anggota PPS akan ditempatkan di tingkat kelurahan, dengan setiap kelurahan diisi oleh tiga anggota PPS.

BACA JUGA: Gerindra Ultimatum Kader di Palopo: Menangkan Naili-Ome atau Dipecat

Namun, terdapat satu kelurahan yang masih mengalami kekurangan personel PPS. Hal ini disebabkan oleh adanya laporan masyarakat terkait keterlibatan salah satu calon anggota dalam kegiatan kampanye pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak dilantik bersama anggota lainnya.

Bimbingan Teknis dan Penekanan IntegritasSetelah pelantikan, seluruh anggota PPK dan PPS akan mengikuti bimbingan teknis sebelum mulai menjalankan tugas sebagai penyelenggara PSU. Tasrif menekankan pentingnya integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas demi menjaga kredibilitas pemilu.

“Kami berharap badan ad hoc yang baru dilantik ini dapat bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan tidak terlibat dalam dukung-mendukung pasangan calon,” ujar Tasrif.

BACA JUGA: Bawaslu Palopo Bantah Rekomendasikan Diskualifikasi Calon Wakil Wali Kota

Pelaksanaan PSU Pilkada Palopo diharapkan berjalan lancar dan transparan dengan penyelenggara yang berkomitmen menjaga netralitas. KPU Kota Palopo akan terus mengawal setiap tahapan pemilu guna memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.(*)