oleh

Kejari Sinjai Terus Selidiki Dugaan Korupsi Rusun ASN dan Dana Hibah PDAM

SINJAI, TEKAPE.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai, Sulawesi Selatan, masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi Rumah Susun (Rusun) Aparatus Sipil Negara (ASN) dan dana hibah PDAM.

Kasus dugaan korupsi Rusun ASN di Jalan Stadion Mini yang diselidiki sejak mei 2020 lalu itu kini memasuki pemeriksaan bangunan.

Kepala Kejari Sinjai Ajie Prasetya mengatakan, menunggu hasil pemeriksaan bangunan Rusun.

“Kita tunggu hasil pemeriksaan bangunan Rusun. Sementara, perkara PDMA menunggu hasil perhitungan kerugian negara,” ujar Ajie, Jumat 7 Januari 2022.

Pembangunan Rusun tahun anggaran 2018 bersumber dana dari APBN dikelola PUPR Pusat. Untuk Kabupaten Sinjai anggarannya sebesar Rp 13,8 miliar lebih.

Saat proses pembangunan Rusun, diduga terdapat penyimpangan terhadap material pembangunan sehingga menyebabkan adanya kerugian negara.

Terkait kerugian negara pada perkara Rusun, Ajie tidak mengungkap kerugian, calon tersangka dan modusnya.

“Saksi yang telah diperiksa sebanyak 15 orang termasuk pegawai di Kementerian PUPR di Jakarta dan rekanan,” tuturnya.

Selain proyek Rusun ASN Sinjai, ditemukan pula dugaan penyimpangan proyek PDAM Sinjai.

Dana hibah PDAM Tirta Sinjai Bersatu Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2017-2019.

Total dana hibah itu untuk anggaran tiga tahun kurang lebih Rp 8 miliar.

Dan dalam pengelolaan dana hibah tersebut ada dugaan beberapa item yang tidak sesuai.

Dalam dugaan penyimpangan pembangunan ini terdapat 30 orang yang sudah diperiksa.

Termasuk sejumlah karyawan PDAM Sinjai dan Direkturnya Suratman yang memimpin di periode 2017-2019.

Diungkapkan bahwa awalnya perusahaan tersebut mendapat dana hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 8 miliar.

Namun anggaran itu lambat cair sehingga Pemkab Sinjai menalangi pengerjaan instalasi perpipaan dan operasional perusahaan tersebut.

Dan dalam perosesnya pembangunannya, ada dugaan penyimpangan di dalamnya dan terindikasi merugikan negara.

Namun perhitungan secara rinci, Kejari Sinjai melibatkan BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian negara. (*)

Komentar

Berita Terkait