Kartu Liputan Istana Reporter CNN Dicabut Usai Bertanya soal Program MBG

JAKARTA, TEKAPE.co – Kartu identitas liputan Istana milik seorang reporter CNN Indonesia dicabut setelah ia menanyakan persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Peristiwa itu terjadi sesaat setelah Presiden tiba dari lawatan luar negeri di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Sejumlah sumber yang mengetahui kejadian ini menyebut Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden sebelumnya sudah mengingatkan wartawan hanya boleh bertanya soal kunjungan Prabowo.

BACA JUGA: Ribuan Pelajar Keracunan Program MBG, BGN Beberkan Fakta Mengejutkan

Saat itu, Kepala Negara menjelaskan hasil pertemuannya dengan sejumlah pemimpin dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB.

“Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo.

Setelah menjawab, Prabowo sempat membalikkan badan dan hendak meninggalkan wartawan.

Namun seorang reporter CNN Indonesia melontarkan pertanyaan terkait dugaan masalah dalam program MBG, termasuk apakah Presiden memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Prabowo kemudian berhenti sejenak dan menjawab singkat.

“Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujarnya.

Tak lama setelah sesi tanya-jawab itu, Biro Pers Istana memanggil reporter CNN Indonesia.

Menurut sumber, pejabat Biro Pers menyatakan keberatan atas pertanyaan tersebut karena dianggap di luar konteks agenda Presiden.

Biro Pers kemudian mencabut kartu liputan Istana milik reporter itu. Padahal, kartu tersebut menjadi syarat utama bagi wartawan untuk bisa meliput kegiatan Presiden di dalam kompleks Istana.

Hingga berita ini ditulis, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan tanggapan resmi.

Begitu pula Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang belum merespons permintaan konfirmasi wartawan.

Kasus ini mendapat perhatian organisasi profesi jurnalis.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan mengenai pencabutan kartu liputan tersebut.

“Iya, kami sudah mendapat laporan dan saat ini sedang berkomunikasi dengan semua pihak,” kata Herik melalui pesan singkat, Minggu (28/9/2025).

Peristiwa ini menambah daftar kontroversi hubungan antara jurnalis dan Biro Pers Istana, terutama menyangkut kebebasan pers dalam mengajukan pertanyaan kepada Presiden. (Ron)