JK Minta Jokowi Tidak Pakai Istana Konsolidasi Politik Pilpres

JAKARTA, TEKAPE.co – Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memakai fasilitas Istana Merdeka, sebagai tempat konsolidasi politik.

Hal tersebut disampaikan JK kepada wartawan setelah Jokowi mengumpulkan enam ketua partai politik di Istana Merdeka pada Selasa 2 Mei 2023.

JK berpandangan, ketiadaan Partai Nasdem menandakan Jokowi membahas urusan politik, bukan urusan pembangunan.

BACA JUGA:
4.000 Relawan Siap Penuhi Tennis Indoor Senayan dengar Pidatok Politik Anies Baswedan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini menyayangkan sikap istana yang tidak mengundang Partai Nasdem pada pertemuan ketua partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Presiden beberapa waktu lalu.

Menurutnya harusnya Nasdem diundang karena Nasdem sampai saat ini masih merupakan partai pendukung pemerintah.

Karena ketiadaan Nasdem, JK pun beranggapan pertemuan di Istana tersebut adalah pembahasan politik.

BACA JUGA:
Bergantian, Setelah Prabowo Giliran Airlangga Hartarto Temui Jusuf Kalla

“Kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa itu wajar saja, tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik,” kata JK kepada wartawan, setelah menerima kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di kediamannya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2023 malam.

JK meminta Presiden Jokowi tidak ikut mencampuri urusan politik dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Ia berharap Jokowi bersikap seperti dua presiden sebelumnya, Megawati dan SBY.

Di akhir periodenya sebagai presiden, Megawati dan SBY tidak banyak mencampuri urusan politik di jelang akhir masa jabatannya.

Hal itu dimaksudkan agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” tegas JK.(*)