Jelang Ramadhan, DPRD Palopo Minta Dinsos Razia PSK di Terminal Dangerakko
PALOPO, TEKAPE.co – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah, pemerintah dan pihak terkait diminta segera melakukan razia terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sering terlihat di sekitar Terminal Dangerakko, Palopo.
Permintaan ini disampaikan oleh anggota DPRD Palopo, Rustan Taruk dalam rapat program kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) Palopo pada Senin 13 Januari 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A, Aris Munandar dan dihadiri oleh anggota dewan lainnya, termasuk Jabir, Muh Bastam, Andi Rusmiani, dan Nureny.
BACA JUGA: Komisi A DPRD Palopo Gelar Rapat Bahas Program Dinsos 2025, PKH Jadi Sorotan Utama
Rustan Taruk, Legislator Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa masalah PSK yang beraktivitas di Terminal Dangerakko sudah sering disorot, namun belum ada langkah konkret untuk menanganinya.
“Sudah sering saya sampaikan, persoalan PSK ini harus diperhatikan karena merusak lingkungan. Kami meminta Dinsos dan instansi terkait segera melakukan penertiban PSK di Terminal Dangerakko,” tegas Rustan.
Anggota DPRD lainnya, Jabir, juga menyampaikan agar Dinsos Palopo segera merealisasikan program strategis yang telah dirancang untuk tahun ini. Ia berharap program-program tersebut membawa dampak positif yang luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi A, Aris Munandar menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Banyak warga mengeluhkan tidak menerima bantuan PKH dan BPNT saat saya reses. Kami meminta Dinsos memastikan pendataan dilakukan dengan baik agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Aris.
Rapat ini juga dihadiri oleh Kabid Linjamsos Dinas Sosial Palopo, Andi Irpandi Yusuf, beserta beberapa staf Dinsos. Dalam kesempatan tersebut, pihak Dinsos diminta untuk segera mengambil langkah konkret guna menanggapi berbagai masukan yang disampaikan oleh anggota DPRD.
Isu sosial seperti penertiban PSK di Terminal Dangerakko dan validasi data bantuan sosial menjadi sorotan menjelang bulan Ramadan. DPRD Palopo berharap pihak terkait dapat bertindak cepat agar menciptakan suasana kondusif selama bulan suci. (*)
Tinggalkan Balasan