Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Pemkab Lutim Komitmen Tingkatkan PAD dan Efektivitas Belanja

MALILI, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan pelaksanaan APBD lebih efektif dan tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj Puspawati Husler, saat membacakan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur di Malili, Senin (6/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Hj Harisah Suharjo.

Turut hadir Sekretaris Daerah Ramadhan Pirade, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Puspawati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan prinsip akuntabilitas,” ujarnya.

Menjawab pandangan Fraksi PAN mengenai tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, Pemkab Lutim mengakui bahwa peningkatan PAD menjadi pekerjaan rumah yang harus terus didorong.

Langkah yang akan ditempuh antara lain optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

Sementara itu, terkait sorotan Fraksi NasDem mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar lebih dari Rp21,6 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari sisa kas BLUD, BOS, BOK, FKTP, dan kas daerah.

Evaluasi terhadap SILPA akan menjadi dasar penyempurnaan perencanaan anggaran agar lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

Menanggapi pandangan Fraksi Golkar mengenai realisasi belanja modal yang mencapai 83,33 persen, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) terkait hasil kunjungan lapangan yang menemukan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan APBD juga disebut menjadi bahan evaluasi penting.

Pemerintah akan memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mempercepat penyelesaian program agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

Adapun terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai pentingnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang inklusif, Pemkab Lutim menyatakan sejalan dengan pandangan tersebut.

Pemerintah akan terus mengarahkan belanja yang produktif serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati Puspawati Husler berharap jawaban pemerintah dapat menjadi landasan pembahasan pada tahapan selanjutnya bersama DPRD.

Ia menegaskan, berbagai hal yang masih memerlukan pembahasan teknis akan didalami pada agenda pembahasan berikutnya guna menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas bagi pembangunan Kabupaten Luwu Timur. (*)