Harga Beras Meroket di Palopo, DPRD Soroti Dugaan Pengoplosan

PALOPO, TEKAPE.co – Kenaikan harga beras yang terjadi dalam sebulan terakhir di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Lonjakan harga yang menyentuh angka Rp 3.000 per kilogram untuk beras kualitas medium dan premium dinilai memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras mengalami kenaikan bertahap di sejumlah pasar tradisional, termasuk Pusat Niaga Palopo (PNP) dan Pasar Rakyat Andi Tadda.

BACA JUGA: Pendidikan Jadi Sorotan, CSM Dukung Relokasi SMPN 7 ke Pesisir Kota Palopo

Kenaikan harga ini disebut sebagai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Merespons kondisi tersebut, sejumlah anggota DPRD Kota Palopo turun langsung menemui pedagang di dua pasar utama tersebut pada Jumat 18 Juli 2025.

Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, menyebut kunjungan itu merupakan bagian dari tindak lanjut atas keresahan masyarakat yang semakin meluas.

“Harga beras di pasar sangat bervariasi karena pasokan mayoritas berasal dari luar kota. Keterbatasan stok di Palopo menjadi salah satu penyebab utama.

“Kami juga menduga ada oknum yang mengoplos beras untuk dijual dengan harga lebih tinggi,” kata Alfri kepada Tribun-Timur.com, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera memanggil sejumlah instansi terkait seperti Bulog, Dinas Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang atas persoalan ini.

Sementara itu, Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo menyatakan stok beras di wilayah tersebut dalam kondisi aman.

Wakil Pimpinan Bulog Cabang Palopo, Viona Cheria, memastikan ketersediaan beras di gudang Bulog mencapai 8.000 ton.

“Stok kami sangat mencukupi. Kami akan segera menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada para pedagang dalam pekan ini,” ujar Viona.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Palopo, Andi Enceng. Ia memastikan tidak ada kendala dalam ketersediaan beras, dan saat ini pemerintah tengah melakukan sejumlah langkah untuk menstabilkan harga.

“Distribusi SPHP akan terus dilakukan, ditambah dengan program gerakan pangan murah. Kami juga telah menginisiasi mini distribusi center (MDC) yang digelar dua kali sepekan, setiap Senin dan Selasa di dua pasar utama,” jelas Enceng.

MDC, lanjutnya, merupakan versi kecil dari gerakan pangan murah, dan diharapkan bisa membantu menekan harga pasar secara perlahan namun efektif.

Meski demikian, DPRD meminta agar pengawasan terhadap praktik distribusi dan penjualan beras diperketat. Dugaan permainan harga dan pengoplosan perlu diselidiki lebih dalam agar tidak semakin merugikan konsumen.(*)