Habiskan APBN Ratusan Miliar, DPR RI Sorot Pembangunan Terminal Kontainer Tanjung Ringgit Palopo

PALOPO, TEKAPE.co – Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Bahrum Daido, menyorot persoalan pembangunan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI dapil Sulsel III ini, usai melakukan kunjungan spesifik di kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit, Palopo, Sabtu 27 Januari 2018.

Menurut Bahrum, Pembangunan pengembangan Dermaga Tanjung Ringgit Palopo yang banyak menggunakan anggaran APBN, baik itu pembangunan dermaga ataupun pengerukan, termasuk terminal peti kemas.

Khusus pembangunan terminal peti kemas, hasil dari peninjauannya, tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan.

Ia menyebutkan, untuk pembangunan peti kemas itu menelan anggaran hingga Rp100 miliar dan dibangun sejak tahun 2011. Namun hingga 2018 tahun ini, hasil yang terlihat sangat jauh dari apa yang diharapkan.

“Pelaksanaan pengembangannya terlihat dikerja asal-asalan. Padahal, pembangunan terminal peti kemas kembali digelontorkan anggaran penguatan sebesar Rp11 miliar di 2018. Namun apa yang kami lihat sangat tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan,” ungkap Bahrum.

Ditambahkan Bahrum, secara umum hasil peninjaun dan pemantaun di lapangan, terminal peti kemas yang saat ini di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, sangat tidak efektif dan hanya menghamburan anggaran Negara.

Sekaitan dengan hal tersebut, secepatnya pihak yang tergabung dalam komisi V DPR RI, akan melakukan rapat koordinasi secepatnya, dan akan dijadwalkan Selasa, guna membahas keterlanjutan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Ringgit.

“Kami harap semua pihak dapat melakukan pengawasan, sementara pihak komisi V melakukan pengawasan hingga tingkat mentri sekaligus mencari tahu, seperti apa sebenarnya pembangunan terminal peti kemas tersebut, sehingga tidak dapat difungsikan, bahkan kondisinya justru memprihatinkan,” tandasnya.

Ketua komisi V DPR RI, Fari Djemi Francis, saat ditemui di bandara Lagaligo Bua, mengaku, pembagunan disana, diluar dari harapan yang ada, bahkan apa yang ada dalam laporan diterima sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

“Kami sangat sesalkan apa yang kami lihat di Tanjung Ringgit Palopo, karena jika membandingkan dengan anggaran yang digelontorkan sangat tidak sesuai dengan apa yang ada, bahkan sangat jauh dari apa yang diharapkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, yang lebih tidak sehat adalah informasi yang ada di lapangan dari pihak syahbandar dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Rahmatullah sangat berbeda bahkan saat dilakukan penyesuaian data justru terkesan ditutupi.

Berdasarkan informasi awal yang di daptkan dilapangan saat peninjaun adalah pembangunan Terminal Kontainer, namun pada laporan selanjutnya disebutkan bahwa pembangunan yang ada adalah pembangunan lahan parkir, sehingga ada ketidak jelasan terkait pengembangan yang ada di pelabuhan Tanjung Ringgit.

”Parahnya lagi saat dimintaki data tertulis terkait pembangunan di tanjung ringgit justru tidak ada sama sekali,” ungkap Fari Francis.

Dijelaskan Legislator Partai Gerakan Indonesi Raya (Gerindra ) ini, apapun yang disampaikan baik pihak syahbandar maupun otoritas Pelabuhan Utama Makassar, itupun sangat jauh dari apa yang ada di lapangan.

“Apapun fungsi yang di maksud oleh pihak syabandar apakah itu parkiran ataupun Terminal Kountener semuanya tidak layak, kondisinya sangat buruk, dilapangan kita lihat ada penurunan landasan yang menimbulkan genangan air, lokasi yang di maksud juga justru ditempati untuk menampung timbunan seperti pasir yang terlihat menggunung dan ditumbuhi rumput sehingga terlihat sangat tidak terurus,” jelas Fari. (*)