GMNI Ajak OKP se-Luwu Utara Adakan Uji Kelayakan Terhadap Bacalon DPD II KNPI

MASAMBA, TEKAPE.co – Pergantian pucuk kepemimpinan Dewan Pengurus Daerah II Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD II KNPI) Luwu Utara, Sulawesi Selatan, semakin santer menjadi topik perbincangan.

hal itu dipicu dengan mencuatnya beberapa nama yang menyatakan kesiapannya untuk berkompetisi pada momentum Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.

Ketua GMNI Luwu Utara, Muh. Ari Fahmi menerangkan, sejarah terbentuknya KNPI merupakan hasil dirkursus oleh belbagai Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan (OKP).

Arganisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam aliansi Cipayung, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

“KNPI terbentuk pada tanggal 23 Juli 1973, sebagai wadah berhimpunnya organisasi-organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang secara garis besar bertujuan untuk mempersatukan, memberdayakan, serta mengembangkan potensi pemuda dalam menjaga keutuhan NKRI demi stabilisasi pembangunan nasional,” terangnya, Senin (12/10/2025).

Dengan menyikapi berbagai dinamika menjelang perhelatan Musda DPD II KNPI, GMNI Luwu Utara, mengusulkan dan mengajak kepada seluruh OKP se-Luwu Utara turut berpartisipasi menjelang momentum tersebut dengan memperadakan forum diskusi untuk menguji kelayakan figur yang telah menyatakan sikap untuk bertarung.

“Idealnya kami menganggap uji kelayakan terhadap Bakal Calon (Bacalon) merupakan langkah strategis dalam menyambut Musda KNPI Luwu Utara, kita ingin mengetahui dan mengkaji secara mendalam gagasan kepemudaan yang dibawakan atas keinginan para figur menduduki pucuk pimpinan, sehingga calon yang nantinya ditetapkan betul-betul memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai,” ujarnya.

Menurut Fahmi, selama ini pandangan publik terhadap KNPI sarat akan kepentingan yang bersifat politis, stigma yang terbangun berangkat daripada masifnya peran kekuasaan di sebagian besar kontestasi untuk mengintervensi hasil pertarungan, merujuk daripada beberapa studi kasus yang ada.

“Dengan realitas yang kita lihat dan rasakan, bahwasanya rentan terjadinya perselingkuhan antara KNPI dengan oknum penguasa, merupakan hal yang muncul di permukaan dan secara gamblang dipertontonkan, ini terjadi atas adanya ruang dalam memanfaatkan praktik terjadinya kolusi yang berdalih pada peran KNPI sebagai mitra pembangunan strategis pemerintah, yang kemudian mengabaikan juga khittanya sebagai mitra kritis,” ungkapnya.

Fahmi beserta jajaran pengurusnya berharap kepemimpinan KNPI Luwu Utara dimasa mendatang memiliki konsen yang real dalam menyikapi isu-isu kepemudaan di skala nasional maupun regional, serta mengakomodir seluruh aspirasi yang datang dari kalangan generasi muda.

“Kita mesti aware dalam hal tersebut, kami tidak menginginkan peran KNPI di sesederhanakan hanya dengan menjadikannya instrumen batu loncatan untuk bermain mata dalam lingkar kekuasaan yang berorientasi terhadap kepentingan pribadi dan kepentingan segelintir kelompok,” kuncinya.(*)