Gelar Rapat Teknis Pengadaan Alokon KB, Kepala BKKBN Sulsel: Seluruh proses Pengadaan diidentifikasi Secara Baik dan Sesuai Aturan
MAKASSAR, TEKAPE.co – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan gandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan lakukan pendampingan dan mitigasi resiko pengadaan alokon.
Rapat Perencanaan Pengadaan Alokon ini diikuti tim pengadaan alokon serta perwakilan komponen bidang lingkup BKKBN Sulsel bertempat di Hotel Almadera Makassar, Jumat, 12 Mei 2023.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd mengatakan pendampingan BPKP dalam proses pengadaan alokon sebagai komitmen BKKBN Sulsel mewujudkan proses pengadaan alokon yang sesuai aturan.
Andi Rita menghimbau agar panitia memperhatikan setiap tahapan pengadaan mencakup proses perencanaan, perkiraan, persiapan dan pasokan kebutuhan alokon.
“Seluruh proses pengadaan agar diidentifikasi secara baik, harus sesuai aturan, lakukan analisis harga dan kebutuhan, lakukan perhitungan jumlah kebutuhan secara tepat, termasuk alur pengiriman dan penerimaan alokon,” Himbau Andi Rita
Andi Rita menekankan yang paling adalah penguatan perencanaan alokon agar tepat jumlah dan tepat kebutuhan untuk menunjang pelayanan KB di lapangan.
“Saya harapkan dalam pengadaan alokon agar di awali dengan perencanaan dengan matang, agar dihitung dengan benar sesuai dengan kebutuhan, hal ini untuk menghindari terjadi stock out ataupun kelebihan stock,” ujar Andi Rita
Ditambahkan pengadaan alokon dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan di fasiltas kesehatan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat guna mendukung pencapaian sasaran program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
“Pengadaan Alokon ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mendukung pencapaian sasaran program kita seperti TFR, CPR dan Unmeet Need” ujar Andi Rita
Akhir sambutan, Andi Rita berharap agar pihak BPKP Sulsel terus memberikan pendampingan terhadap proses pengadaan alokon yang akan dilaksanakan tahun ini.
“Banyaknya permintaan darurat tahun lalu mengindikasikan perlu dilakukan perhitungan ulang secara tepat tiap kabupaten kota, kita berharap permintaan darurat serupa dapat kita minimalisir di tahun ini,” tutup Andi Rita
Andi Rita mengingatkan tim pengadaan dalam pelaksanaan agar tetap mematuhi dan peraturan yang berlaku serta menghindari segala penyalahgunaan yang berujung pada tindak KKN, selain itu guna mewujudkan ZI-WBK di BKKBN Sulsel
Mewakili BPKP Sulsel, Gusti Arif, Ak, CA menyampaikan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa terdapat potensi kecurangan sehingga perlu mengidentifikasi resiko tersebut dari awal agar meminimalisir kejadian resiko.
“Mitigasi resiko pengadaan alokon penting dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan dan potensi kecurangan yang terjadi,” ujar Gusti Arif.
Ditambakan jika mitigasi resiko bertujuan untuk mengetahui serta menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaaan.
Gusti Arif menambahkan mengelolah resiko meliputi seluruh tahapan pengadaan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan distribusi serta melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
(rls/*)
Tinggalkan Balasan