Fraksi PAN Tekankan Percepatan Infrastruktur Pendidikan dan Pemanfaatan Pompanisasi Bantuan PT Vale

MALILI, TEKAPE.co — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan pengoptimalan pemanfaatan fasilitas publik, khususnya pompanisasi bantuan PT Vale yang hingga kini belum difungsikan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Firman Udding, pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap lima Ranperda, di Gedung Paripurna DPRD Lutim, Jumat (21/11/2025).

Firman menyebut bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 harus berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, terutama sektor pendidikan dan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan dampaknya.

“APBD bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Sektor pendidikan dan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas,” tegas Firman.

Bangunan Sekolah Rusak dan Ruang Belajar Minim

Fraksi PAN secara khusus menyoroti masih adanya sekolah yang kekurangan ruang kelas dan membutuhkan rehabilitasi segera.

Firman menyebut beberapa titik penting, di antaranya:

1. SDN 264 Bonotula, yang membutuhkan penambahan ruang kelas baru menggantikan ruang yang telah dibongkar.
2. TK di SMP 5 Malili, yang sudah 7 tahun mengajukan kebutuhan ruang kelas namun belum terealisasi.
3. SDN 225 Karebe, yang kondisi ruang guru dianggap memprihatinkan dan butuh perbaikan segera.

“Anak-anak kehilangan ruang belajar dan terpaksa belajar di tempat seadanya. Ini tidak boleh dibiarkan. Infrastruktur pendidikan wajib dipercepat,” ujarnya.

Pompanisasi PT Vale Tak Berfungsi, PAN Minta Pemerintah Turun Tangan

Selain sektor pendidikan, Fraksi PAN juga menyoroti infrastruktur pengairan pertanian yang belum berfungsi maksimal.

Ia mengungkap adanya fasilitas pompa air pipanisasi bantuan PT Vale di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar, namun hingga kini belum dimanfaatkan petani karena belum beroperasi.

“Sayang sekali fasilitas ini ada, tapi tidak berjalan. Musim kemarau, sawah warga kering. Pemerintah harus segera turun tangan agar pompanisasi ini difungsikan,” kata Firman.

Ia mendorong dinas terkait melakukan pengecekan dan menyiapkan langkah teknis agar fasilitas tersebut segera dapat membantu petani.

Dukung Ranperda, PAN Beri Catatan Kritis

Terkait empat Ranperda lainnya, mulai dari penyertaan modal PT Luwu Timur Gemilang, perubahan aturan perangkat desa, perubahan Perda BPD hingga Ranperda Riset dan Inovasi Daerah, Fraksi PAN menyatakan dukungan penuh namun dengan catatan teknis dan evaluasi berkelanjutan.

Penyertaan modal ke BUMD, menurut PAN, harus disertai rencana bisnis jelas dan kontrak kinerja.

Untuk Ranperda riset dan inovasi, PAN mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Politeknik Sorowako agar riset mahasiswa bisa diterapkan di sektor publik dan industri.

Firman menutup pendapat akhir Fraksi PAN dengan penegasan bahwa arah kebijakan APBD 2026 harus fokus pada pemanfaatan anggaran secara efektif dan tepat sasaran.

“APBD 2026 adalah harapan masyarakat. Infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, pertanian dan penguatan UMKM harus dirasakan langsung manfaatnya,” tutupnya.

Dengan demikian, Fraksi PAN secara resmi menyetujui kelima Ranperda untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. (*)