Eksekutif Tinggalkan DPRD Palopo Saat Hendak RDP Soal Covid-19 dan Pengadaan Mobil 48 Kelurahan

PALOPO, TEKAPE.co — Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 (KOMAS PPC 19) Kota Palopo datang ke DPRD Kota Palopo, Senin 11 Mei 2020.

Kedatangan mereka untuk untuk mempertanyakan sejumlah permasalahan di Palopo, diantaranya penggunaan anggaran penanganan covid-19 Rp17,9 miliar dan penggunaan dana taktis berkisar Rp1 miliar.

Selain itu, juga rencana pengadaan mobil pickup di 48 kelurahan se Kota Palopo yang belakangan banyak jadi perbincangan, dan juga soal bantuan sosial yang dianggap tidak merata di Palopo.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Palopo itu diterima Wakil Ketua DPRD Irvan Majid, bersama Komisi 1 Baharman Supri, Hj Megawati, H Herman Burhanuddin, dan Nureny.

Mereka diterima DPRD setelah rapat pembahasan LKPj Wali Kota Palopo tahun anggaran 2019, yang dihadiri beberapa pimpinan SKPD dan asisten Pemkot.

Namun saat hendak dimulai RDP, para petinggi eksekutif itu memilih meninggalkan tempat. Mereka berkilah belum memiliki data soal apa yang dipertanyakan KOMAS.

Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Palopo, Firmanzah DP, yang dikonfirmasi, mengatakan, kalau dirinya tidak ada undangan RDP, melainkan diundang pembahasan LKPJ.

“Tidak ada undangan RDP. Kami diundang bahas LKPj,” tandasnya.

Ketua KOMAS PCC 19, Yertin Ratu, dalam RDP itu, menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan covid-19 di Palopo, termasuk bansos yang dinilai tidak tepat sasaran dan rastra yang diklaim bantuan covid-19.

Juga soal pengadaan mobil pickup operasional 48 kelurahan, yang dinilai tidak begitu urgen di tengah krisis pandemi covid-19 ini.

“Hari ini kami membuang ketakutan kami terpapar virus covid-19, karena kami sadar keselamatan warga dalam sebuah negara adalah hukum tertinggi, dan hukum ini juga digunakan oleh Kapolri dan Mahkamah Konstitusi dalam menjawab keseluruhan gejolak yang timbul akibat pencegahan serta penanganan covid 19 yang merupakan wabah internasional,” ungkap Yertin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Palopo, Irvan Masjid, mengatakan, pihaknya juga memiliki pertanyaan yang sama. Sebab Pemkot Palopo selama ini belum pernah menyampaikan atau mengkonsultasikan rincian anggaran penanganan Covid-19 ke DPRD.

“Sebenarnya kami pun pihak DPRD mempunyai pertanyaan yang sama, karena sampai hari ini Pemkot belum pernah menyampaikan besaran anggaran untuk penanganan Covid-19. Mereka akan kita undang lagi pertemuan selanjutnya, Rabu 13 Mei 2020,” ujarnya.

Selain itu, Irvan juga mengungkapkan, terkait pengadaan mobil kelurahan itu tidak ada dalam anggaran sebelumnya.

“Nanti setelah refocusing anggaran untuk Covid-19, baru muncul. Kami juga telah mengundang Walikota sebanyak 3 kali, namun tak mau datang,” tandasnya. (rindu)