oleh

DPRD Telusuri Legalitas 3 RS Swasta di Palopo

PALOPO, TEKAPE.co – Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Palopo membawa persoalan legalitas tiga Rumah Sakit (RS) swasta di Kota Palopo ke DPRD Kota Palopo.

Aspirasi yang melibatkan RS At-Medika, RS ST Madeyang, dan RS Mega Buana, itu langsung ditanggapi komisi I DPRD.

Tiga RS itu dipanggil untuk rapat dengar pendapat (RDP) terkait aspirasi LMND itu.

Ketiga RS tersebut terancam diturunkan kelasnya dari type C ke type D karena dinilai tidak memenuhi syarat, seperti ketersediaan SDM dan kelengkapan alat-alat kesehatan.

Kemenkes-RI sudah merekomendasikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, untuk menurunkan kelas 3 RS tadi.

Namun demikian, pengelola 3 RS itu masih diberi waktu sampai 12 Agustus 2019 memasukkan sanggahan terkait rencana ketiga RS tadi diturunkan kelasnya ke type D.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin komisi I DPRD, Budirani Ratu, Rabu 7 Agustus 2019, para anggota DPRD mempertanyaan soal legalitas yang dimiliki tiga RS swasta di Palopo yang disuarakan LMND selaku pembawa aspirasi itu.

LMND mempertanyakan, legalitas ketiga RS seperti badan hukum, izin mendirikan, dan izin operasional yang mereka miliki.

Mereka mendesak pemerintah kota, bertindak tegas terhadap pengelola RS yang tidak taat aturan. Jika perlu, LMND meminta RS yang mengabaikan aturan agar dicabut izin operasionalnya.

Sekretaris LMND Palopo, Didit Prananda, meminta penjelasan ke pengelola RS At-Medika dan RS ST Madeyang soal badan hukum yayasan yang mereka gunakan, apakah hasil audit dari akuntan publik lengkap dan tetap dilaporkan secara rutin ke Pengadilan setiap tahunnya sesuai diatur dalam UU Yayasan?

“LMND khawatir, pengelolaan kedua RS ini tak sejalan tujuannya yaitu bersifat sosial dan kemanusiaan (nirlaba),” tandasnya.

Mereka turut mempertanyakan izin bangunan ruang inap RS At-Medika di Jln Anggrek Non-blok. Karena, yang terdaftar hanya bangunan RS At-Medika di Jln Andi Djemma.

“Kami ingin mengetahui, legalitas operasional ketiga RS itu apakah sesuai amanat UU No: 44/2009 tentang rumah sakit atau tidak,” ucap Didit Prananda.

Humas RS At-Medika Palopo, Nyoman, menyebutkan, izin bangunan RS At-Medika di Jln Anggrek merupakan satu-kesatuan dengan izin bangunan induk RS di Jln Andi Djemma.

Keberadaannya, dibangun atas dasar kebutuhan serta upaya peningkatan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

“Menyangkut laporan keuangan yayasan, saya tidak berwenang menjelaskannya di sini. Pemilik atau pengurus yayasan-lah yang berhak memberikan keterangan soal itu,” timpalnya.

Sementara itu, Direktur RS Mega Buana Palopo, dr Aslan, menegaskan, pihaknya tengah melakukan perbaikan sekaitan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Pengelola RS Mega Buana optimis, dapat menyelesaikannya sebelum tanggal 12 Agustus sebagai batas akhir sanggahan atau perbaikan.

Budirani Ratu didampingi anggota komisi satu lainnya, Misbahuddin, Abd Jawad, dan Bakri Tahir, menyebutkan, pihaknya masih akan mengagendakan pertemuan berikutnya dengan menghadirkan pengurus yayasan tiap RS. Pertemuan lanjutan itu, dijadwalkan berlangsung pekan depan. (Rilis)

Komentar

Berita Terkait