DPRD Luwu Cium Ada Program Titipan ke Kades, DPMD Dicecar Pertanyaan

LUWU, TEKAPE.co – Isu program titipan ke kepala desa (Kades) di Kabupaten Luwu tercium ke DPRD Luwu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pun dicerca sejumlah pertanyaan para wakil rakyat.

Hal itu terungkap dalam rapat monitoring Evaluasi (Monev) penggunaan anggaran APBD Luwu 2020 untuk penanggulangan bencana pandemi corona (Covid-19), di ruang musyawarah Sekretariat DPRD Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Luwu, Selasa, 28 April 2020.

Dalam rapat itu, Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, dari Fraksi PPP, yang memimpin rapat mengatakan pihaknya dapat banyak aduan dari Kepala Desa, terkait adanya program titipan hingga menghalangi pencairan dana desa.

“Saya mengingatkan agar DPMD jangan sekali-kali menitip program pada kades. Kenapa DPMD ini memaksakan program seperti tenaga surya, bahkan realisasi pencairan bahkan dihalang-halangi ketika itu tidak diakomodir di APBDes. Padahal APBDes itu adalah hasil musyawarah di desa. Artinya APBDS itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah,” tandas Rusli Sunali.

Sementara itu, Fraksi Perindo Haji Mulyadi, berharap DPMD menjelaskan dengan benar bagaimana sebenarnya.

“Laporan kepala desa ke DPRD Luwu tolong DPMD dijelaskan, jangan sampai jadi bola liar,” ungkapnya.

Wakil ketua Fraksi Gerindra, Zet Ida Parante, menyampaikan pertayaan ke DPMD, program seperti pengadaan pupuk, bibit dan pengadaan tenaga surya, apakah itu dipaksakan.

Sementara Anggota DPRD Luwu Erwin Barabba, mengusulkan agar masalah antara DPMD dan Kades dibicarakan khusus di komisi yang menangani.

Ketua Komisi 1 DPRD Luwu, Alam Tagan, mengatakan terkait persoalan antara DPMD dan Kades ini siap hearing DPMD dan Kades di Luwu yang merasa dipersulit pencairannya.

Menanggapi hal itu, Plt Kepla DPMD Luwu, Bustan mengatakan, ia akan turun ke lapangan melihat kondisi seperti apa di desa.

“Saya juga masih baru jadi Plt kadis, jadi belum tahu banyak,” tandasnya. (ham)