Diduga APBD Tahun 2024 Defisit Puluhan Miliar, FP2KEL Desak Evaluasi Kinerja BKAD Luwu

LUWU, TEKAPE.co – Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) mendesak Pj Bupati Luwu melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Luwu.

Termasuk diantaranya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu, lantaran diduga terjadi Defisit anggaran di tahun 2024 yang menyebabkan banyak proyek gagal bayar.

Koordinator FP2KEL, Kabupaten Luwu, Ismail Ishak, mengungkapkan, pihaknya mendesak kepala BKAD agar bertanggung jawab atas terjadinya defisit anggaran tahun 2024 yang mencapai puluhan milyar rupiah, sehingga banyak proyek tidak terbayar, demikian pula TPP ASN Luwu yang tidak terbayarkan selama 3 bulan.
 
“Kami mendapat informasi 3 bulan TPP ASN Luwu tidak terbayar, dilain sisi banyak proyek tahun 2024 baik dari fisik maupun perencanaan, dan pengawasan yang gagal dibayarkan dan harus menyeberang di tahun 2025. Hal ini tentu ada sebabnya, kami melihat ada kesalahan tata kelola keuangan daerah dan kami mendesak untuk dilakukan evaluasi. Kami juga mendesak pihak Kejaksaan Negeri Belopa tidak tinggal diam untuk melakukan pemeriksaan,” ungkap, Ismail Ishak.

Ismail Ishak mengatakan, FP2KEL mendesak Pj Bupati Luwu Drs H Muh Saleh, M.Si agar melakukan evaluasi atas kinerja Kepala BKAD Luwu dan jajaran, demikian pula kepada sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Luwu, dimana banyak proyek fisik tahun anggaran 2024 yang tidak selesai dan gagal bayar dan akhirnya menyeberang di tahun anggaran 2025
   
Selain itu, Ismail, juga mendesak Inspektorat Luwu untuk menginventarisir atau melakukan riview sejumlah proyek yang gagal bayar baik yang disebabkan karena tidak selesai pekerjaan fisiknya, maupun karena sudah selesai namun tidak dibayarkan lantaran tidak ada dana akibat terjadinya defisit anggaran tahun 2024

“Kami mendapat informasi banyak proyek tahun 2024 yang tidak rampung. Ini sudah benar. Tetapi di lain sisi juga ada proyek yang sudah rampung, tetapi tidak dibayarkan karena tidak ada dana di kas daerah. Untuk proyek yang tidak rampung kami minta diterapkan denda bahkan jika perlu rekanan di black list,” tandas Ismail Ishak.

Ia juga mengatakan, defisit anggaran 2024 salah satu sebabnya yaitu realisasi pendapatan yang tidak mencapai target APBD 2024.

Kepala BKAD Luwu Drs Alamsyah, M.Si yang dihubungi media, terkait hal ini belum memberikan konfirmasi atau tanggapannya, ketika dihubungi nomor Ponselnya dalam keadaan tidak aktif. (rls/ham)