Bupati Aceh Timur Desak Pemerintah Pusat Perkuat Armada Damkar

ACEH TIMUR, TEKAPE.co – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky menghadap Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, di Jakarta, Rabu 7 Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Al-Farlaky menyampaikan langsung permintaan dukungan sarana dan prasarana pemadam kebakaran guna memperkuat layanan darurat di wilayahnya.

Kabupaten Aceh Timur, dengan cakupan wilayah seluas lebih dari 6.000 kilometer persegi dan 513 gampong yang tersebar, disebut Al-Farlaky menghadapi kendala serius dalam menjangkau titik-titik rawan kebakaran dengan cepat.

Ia menyoroti minimnya armada serta keterbatasan pos pemadam kebakaran sebagai hambatan utama dalam memenuhi standar waktu tanggap darurat maksimal 15 menit sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018.

“Wilayah kami terlalu luas untuk ditangani oleh armada yang terbatas. Banyak kejadian kebakaran yang tidak bisa segera ditangani karena jarak antara lokasi kebakaran dan pos pemadam cukup jauh,” ujar Al-Farlaky di hadapan Safrizal, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh.

Al-Farlaky mencontohkan kejadian di kawasan Sungai Raya, di mana petugas pemadam harus datang dari Perlak dan Birem Bayeun—dua lokasi yang cukup jauh dari titik kebakaran. Kondisi ini, kata dia, memperlambat penanganan dan meningkatkan risiko kerugian.

Tak hanya armada, kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi petugas juga menjadi sorotan. “Petugas kami masih kekurangan APD yang layak. Ini tentu menghambat mereka saat berada di lapangan,” tambahnya.

Ia mengusulkan agar pos pemadam baru dapat didirikan di wilayah-wilayah strategis seperti Sungai Raya dan lokasi lainnya yang rawan kebakaran.

Keberadaan pos tersebut, menurutnya, akan mempercepat mobilisasi petugas serta meningkatkan efektivitas penanggulangan.

Permintaan tersebut, lanjut Al-Farlaky, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas teknis lain yang menangani kebencanaan.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan konkrit dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana.

“Kami ingin sistem penanggulangan bencana yang lebih tanggap dan merata, apalagi untuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Itu hanya mungkin terwujud bila ada kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Al-Farlaky didampingi sejumlah pejabat Aceh Timur, di antaranya Plt. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala BKPSDM, dan Kepala BPKD. (I)