Bocoran Pejabat, Uang Rp1,6 Miliar Perseroda Luwu Timur Diduga Mengalir ke Pilkada 2024

LUWU TIMUR, TEKAPE.co — Benang kusut soal selisih uang Rp1,6 miliar dari pinjaman Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perseroda PT Luwu Timur Gemilang (LTG) mulai menemukan ujung.

Sumber di lingkaran pemerintah daerah menyebut, dana itu ternyata mengalir ke kegiatan politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Digunakan di Pilkada,” ujar seorang pejabat Inspektorat, yang enggan disebut namanya, kepada wartawan, Jumat kemarin, 24 Oktober 2025.

Menurut sumber itu, temuan tersebut merupakan hasil investigasi internal yang dilakukan tim pengawasan pemerintah daerah.

Laporan resmi rencananya akan diserahkan langsung kepada Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Senin, 27 Oktober 2025.

“Kami tunggu Bupati tiba di tempat. Senin baru dilaporkan,” katanya.

BACA JUGA:
Aktivis Antikorupsi Soroti Dugaan Korupsi Rp1,6 Miliar di PT LTG: Harus Diusut Tuntas

Kasus ini berawal dari munculnya pertanyaan publik terkait pengelolaan keuangan Perseroda yang bermitra dengan PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Pongkeru Mineral Utama (POMU).

Sorotan itu mencuat setelah aktivis Jaringan Komunikasi Lingkar Tambang Luwu Timur, Jois Andi Baso, menuding proyek tambang di Blok Pongkeru ‘berantakan dan tak berdaya’.

Jois bukan nama sembarangan di Luwu Timur. Ia dikenal sebagai kerabat dekat mantan Bupati Budiman Hakim Andi Baso, yang menjabat periode 2021–2024.

Di masa pemerintahan Budiman, PT Luwu Timur Gemilang tercatat menyetor modal ke perusahaan patungan (Joint Venture Company) PT Pongkeru Mineral Utama (POMU), sebuah JVCo yang dibentuk oleh PT Antam, BUMD LTG, dan PT Sulawesi Citra Indonesia (SCI), milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk memenuhi kewajiban setoran modal ke PT POMU senilai Rp8,35 miliar (27 persen saham), Perseroda LTG meminjam dana sebesar Rp10 miliar dari PT Aneka Mineral Nasional. Namun, setelah kewajiban disetor, tersisa dana Rp1,65 miliar yang tidak jelas peruntukannya.

“Uang sisa pinjaman itu yang kini jadi sorotan. Diduga kuat digunakan di luar kepentingan perusahaan,” kata seorang pejabat lain yang mengetahui detail transaksi tersebut.

PT POMU sendiri digadang-gadang bakal mengelola tambang nikel di Blok Pongkeru, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili. Dalam struktur kepemilikan, Antam memegang 55 persen saham, BUMD LTG 27 persen, dan SCI 18 persen.

Namun arah bisnis perusahaan itu berubah sejak dinamika politik lokal bergulir. Pada 14 Oktober 2025, pergantian direksi dilakukan secara mendadak.

Saldy Mansur yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama digantikan oleh Akhsan Rahman, sementara Iwan Usman dicopot dan digantikan Ittong Sulle sebagai Direktur SDM dan CSR.

Saldy dan Iwan dikenal sebagai orang dekat Budiman Hakim. Keduanya diangkat di masa Budiman menjabat sebagai Bupati bersama Mochammad Akbar Andi Laluasa sebagai wakilnya.

Selain di POMU, Saldy juga menjabat sebagai Komisaris di PT LTG, sedangkan Iwan menjadi Direktur. (tim)