Bincang Pendidikan di Luwu, Kadisdik Singgung Kepsek tak Punya NUK, Anggaran Dinilai Rendah

LUWU, TEKAPE.co – Alokasi APBD Kabupaten Luwu untuk bidang pendidikan dinilai masih sangat rendah.

Padahal amanat UU telah mengamanahkan, agar porsi APBD hingga 20 persen untuk bidang pendidikan.

Hal itu diperbincangkan dalam bincang santai, Selasa 10 Maret 2020, di rumah Ladang Ide, Belopa, dengan tema ‘Kepala Sekolah dan Pendidikan kira.’

Hadir dalam kegiatan itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Amang Usman, Ketua MKKS SMP Luwu, yang juga Kepala SMP Negeri 4 Bajo, Andi Rusli, Ketua FP2KEL Ismail Ishak, dan beberapa wartawan yang hadir dalam diskusi itu.

Direktur Rumah Ladang Ide, Boy Hasid, memaparkan, angka APBD Luwu untuk bidang pendidikan, dari DAU sangat rendah.

“Miris melihatnya jika dibanding degan harapan yang akan dicapai. Padahal undang-undang tentang pendidikan jelas mengatur bahwa, 20% APBD itu untuk bidang pendidikan. Keliru jika itu dihitung dengan sumber dari APBN dan DAK,” katanya.

Coba bayangkan, kata dia, luasan bidang pendidikan dengan Alokasi APBD yang tersedia. Menyedihkan.

Untuk itu, dia sangat berharap jika memang ingin meningkatkan mutu bidang pendidikan, maka haruslah diikuti dengan alokasi APBD yang seimbang.

Bangunan fisik sekolah itu hanya salah satu unsur. Tapi peningkatan kualitas pengajar dan kepala sekolah itu jauh lebih penting. Hal ini menyangkut banyak hal.

Hal senada yang dipaparkan oleh Ketua FP2KEL, Ismail Ishak.

Ia juga mengingatkan terkait distribusi guru yang masih jauh dari keinginan Perbup-nya.
Ada sekolah yang kekurangan guru, namun ada pula yang kelebihan guru.

“Padahal ini juga sangat penting. Tentu ini tak lepas dari anggaran, distribusi guru dipengaruhi banyaknya intervensi pihak yang ingin guru tidak di daerah terpencil, sehingga banyak sekokah di daerah terpencil tidak punya guru PNS,” tutur Ismail Ishak.

Kadisdik Luwu, Amang Usman, di akhir bincang-bincang menjelaskan, tentang keberadaan kepala sekolah yang belum ada NUK-nya.

Ia menegaskan, itu harus ada sebelum 20 April nanti. Sangat beresiko bagi sekolah jika kepala sekolahnya belum memiliki NUK.

“Waktu 2 tahun lamanya sosialisasi itu sudah cukup. Ini jadi perhatian serius,” katanya Amang Usman, yang juga Ketua PGRI Luwu itu.

Dari bincang selama dua jam itu, banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan.

Inovasi sangat dibutuhkan, namun bagi Boy Hasid, apapun ide kreatif atau inovasi muncul itu tidak akan ada artinya, jika tidak diikuti dengan memberikan kewenangan penuh kepada pejabat yang menangani bidang pendidikan alias tidak ada intervensi terhadap penanganannya.

Terutama yang terkait dengan pengangkatan kepala sekolah dan guru, jika ingin masa depan daerah ini maju, maka dunia pendidikan harus jadi perhatian khusus. (ham)