Bertemu Jokowi, Pj Wali Kota Palopo Minta RPU

Pada kesemptan itu juga, Presiden memberi kabar baik bagi seluruh Wali Kota se Indonesia, pekan depan akan diterbitkan peraturan menteri keuangan, yang mengatur tentang alokasi belanja operasional kepala daerah antara kisaran Rp100 juta – Rp200 juta per bulan.

Hal tersebut guna menunjang operasional para Walikota, sehingga tidak lagi menganggu pos keuangan lainnya, yang dapat berdampak pada keruagian keuangan daerah.

“Biaya Operasional bagi wali kota tersebut rencananya 75% akan direalisasikan bulan depan tersebut diberikan dalam bentuk lumpsum, sehingga proses pertanggung jawabannya relativ mudah,” jelasnya lagi.

Terkait itu juga, tambah Arwien, pemberian biaya operasional dengan nominal tersebut diharapkan dapat mencegah kepala darah dari perbuatan yang merugikan negara dan diri sendiri selaku pejabat negara,

“Apalagi beberapa waktu terakhir sejumlah kepala daeah telah terjaring OTT, karena melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan melakukan praktik korupsi dan kolusi yang berdampak pada keuangan daerah dan negara,” tandasnya.

Rangkaian kegiatan Apeksi tersebut diagendakan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, guna membahas persoalan-persoalan, secara detil sehingga beberapa hal yang pokok nantinya pada agenda tahunan APEKSI bisa tersampaikan lebih Awal.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta para Walikota dapat menyampaikan secara langsung masalah derah masing masing sehingga ada upaya awal yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut dengan cepat.

Pada dialog tersebut, dibagi atas 3 sesi yakni mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 17 WIB. Wali kota Palopo masuk dalam sesi ke 3 yang tergabung dengan wali kota Ternate, Serang, Tangerang Selatan, Bima, dan Walikota Parepare.

Selain Presiden RI Joko Widodo, turut hadir Bapak Menteri Sekretaris Negara Bapak Menteri Dalam Negeri RI dan para pejabat negara lainnya serta Walikota se Indonesia. (hms)