Belanja Dipangkas 19 Persen, Wali Kota Palopo Tegaskan Anggaran Tepat Sasaran

PALOPO, TEKAPE.co – Wali Kota Palopo, Trisal, menghadiri tiga agenda rapat paripurna DPRD Kota Palopo, Jumat (12/12/2025).

Tiga agenda tersebut meliputi penyerahan Ranperda APBD 2026, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan tersebut, serta jawaban Wali Kota atas seluruh pandangan fraksi.

Dalam penyampaiannya, Naili menegaskan, struktur program dan belanja dalam Ranperda APBD 2026 dirancang selaras dengan percepatan pembangunan dan kebijakan strategis nasional.

BACA JUGA: Jambore Kepala Desa 2025, Patahudding: Kades Harus Tangguh dan Siap Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Ia memastikan setiap program, kegiatan, hingga subkegiatan disusun sesuai target dan sasaran prioritas daerah.

Prioritas itu mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui digitalisasi layanan publik, pembangunan manusia yang inklusif, serta peningkatan kualitas layanan dasar.

Pemerintah Kota juga menempatkan pengembangan usaha berbasis kewirausahaan dan investasi lokal sebagai pendorong produktivitas ekonomi.

BACA JUGA: RSUD Malili Kelas B Siap Dibangun, DED Gedung Usung Konsep Energi Hijau dan Tahan Gempa

“Selain itu, kami juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat yang berakar pada budaya lokal,” ujar Naili.

Ia menambahkan, arah kebijakan dalam Ranperda ini dirumuskan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, sekaligus mendukung capaian jangka menengah dan panjang dalam kerangka tema pembangunan “Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM serta Pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif”.

Tema tersebut sejalan dengan agenda menuju Indonesia Emas 2045.

Naili berharap seluruh program dalam Ranperda APBD memberi informasi yang jelas, terukur dan memiliki korelasi langsung dengan output yang ditargetkan, sehingga anggaran benar-benar memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan warga Palopo.

Pada APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp845,07 miliar.

Penyusunan proyeksi pendapatan ini merujuk pada surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang rancangan alokasi transfer ke daerah, realisasi tahun sebelumnya, serta kebijakan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

Belanja daerah dialokasikan Rp842,14 miliar, turun sekitar Rp198,76 miliar atau 19,10 persen dari target belanja tahun 2025.

Penurunan ini, kata Naili, merupakan dampak dari proyeksi pendapatan yang juga menurun.

Karena itu, penyesuaian belanja dilakukan dengan fokus pada prioritas pembangunan dan efisiensi, termasuk pengurangan pengeluaran yang dianggap tidak prioritas atau tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Terkait pembiayaan daerah, Wali Kota menjelaskan bahwa SiLPA tahun sebelumnya akan menjadi dasar penerimaan pembiayaan 2026, dihitung secara cermat mengacu pada realisasi anggaran 2025.

Adapun pengeluaran pembiayaan dipatok Rp2,94 miliar.

Dengan demikian, pembiayaan netto menampilkan selisih lebih sebesar Rp2,94 miliar yang akan dipergunakan menutup surplus belanja APBD 2026.

Seluruh uraian mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tercantum dalam Ranperda APBD Kota Palopo tahun anggaran 2026.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua II, dan dihadiri Plh Sekda Kota Palopo, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya.(*)