Bappeda Sulteng Gelar Rakor TKPKD dan TP3S: Sinergi Atasi Kemiskinan dan Stunting

PALU, TEKAPE.co – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Tim Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting (TP3S), Rabu (23/72025), di Kota Palu.

Rakor kali ini mengusung tema “Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting untuk Membangun Generasi Unggul di Sulawesi Tengah Tahun 2025”.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh para wakil kepala daerah se-Sulawesi Tengah, termasuk Wakil Bupati Morowali Utara (Morut), Djira K.

Agenda utama rapat koordinasi adalah memaparkan langkah konkret yang telah dan akan dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi persoalan mendasar pembangunan sumber daya manusia, yaitu kemiskinan ekstrem dan stunting.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran kepala daerah, khususnya para wakil kepala daerah, dalam menurunkan angka stunting di wilayah masing-masing.

“Para wakil kepala daerah adalah Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Mau tidak mau, kita harus tahu dan paham betul tentang stunting,” tegas Reny.

Ia juga mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman nyata terhadap kualitas generasi masa depan, dan penanggulangannya harus melibatkan seluruh elemen daerah.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa enam kabupaten di Sulawesi Tengah berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan, di antaranya:

Parigi Moutong: turun 6,2% menjadi 22,3%

Tojo Una-Una: turun 4,7% menjadi 16,6%

Donggala: turun dari 34,1% menjadi 29,6%

Poso: turun 5,4% menjadi 21,1%

Morowali Utara: turun dari 24,7% menjadi 20,4%

Morowali: turun 3,4% menjadi 22,6%

Atas keberhasilannya dalam menurunkan angka stunting, Kabupaten Morowali Utara memperoleh insentif keuangan sebesar Rp5 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2025.

Pemberian insentif ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan intervensi secara lebih efektif dan kolaboratif.

Rakor ini juga menjadi wadah penguatan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat sipil, dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting.

Harapannya, langkah-langkah intervensi yang lebih intensif dan berbasis data dapat mempercepat terwujudnya generasi unggul dan bebas stunting di Sulawesi Tengah. (Int_AprRyo/Rein)