APBD Murni Samarinda 2026 Turun Drastis, DPRD Minta Efisiensi Diperketat

Samarinda – APBD Murni Kota Samarinda Tahun 2026 resmi ditetapkan dengan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, memastikan penurunan dari Rp5,3 triliun menjadi Rp3,18 triliun terjadi sebagai dampak langsung pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut perubahan strategi fiskal agar pembangunan tetap berjalan.

Helmi menjelaskan bahwa angka yang disahkan tersebut masih bersifat sementara. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menunggu kejelasan besaran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa komponen Bankeu dapat mengubah total anggaran daerah jika alokasinya sesuai kebutuhan. “Kalau Bankeu masuk, angkanya bisa naik. Saat ini kita menunggu informasi lanjutan,” ujarnya.

Penurunan anggaran sebesar lebih dari Rp2 triliun ini mendorong DPRD untuk memperketat pengawalan program prioritas. Helmi meminta OPD melakukan penyesuaian secara sistematis agar belanja yang tidak mendesak bisa dipangkas. Ia mengingatkan bahwa APBD harus tetap fokus pada pelayanan dasar, infrastruktur utama, dan kebutuhan masyarakat yang benar-benar penting.

Salah satu langkah efisiensi telah diterapkan terlebih dahulu di internal DPRD Samarinda. Pola konsumsi rapat yang sebelumnya menggunakan model prasmanan kini diganti menjadi snack ringan untuk menekan pemborosan anggaran. Kebijakan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan total anggaran makan dan minum seluruh OPD serta Sekretariat DPRD mencapai Rp90 miliar, jumlah yang dinilai terlalu besar untuk kondisi fiskal saat ini.

Di tengah situasi anggaran yang tertekan, Helmi menilai efisiensi bukan sekadar penghematan simbolis. DPRD ingin memastikan setiap pengalihan belanja benar-benar menghasilkan manfaat bagi publik. Ia menekankan bahwa penyesuaian pola belanja harus menjadi langkah konsisten, bukan hanya reaksi sesaat terhadap penurunan TKD.

Sebagai penutup, Helmi berharap kebijakan efisiensi mampu memperkuat tanggung jawab penggunaan anggaran di semua level pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. “Efisiensi ini harus jadi momentum agar setiap rupiah anggaran dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegas Helmi.(Adv)