Anggota DPD Waris Halid Himpun Masukan Stakeholder, Perkuat Sistem Pangan Berkelanjutan di Sulsel

MAKASSAR, TEKAPE.co — Upaya memperkuat ketahanan pangan daerah terus didorong oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Melalui agenda reses, Anggota DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, menggelar rapat inventarisasi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Pangan bersama berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian dan pangan di Makassar, Selasa (25/2/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan ini menghadirkan unsur pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pelaku usaha, hingga kalangan akademisi.

Hadir di antaranya perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, serta pihak PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang mengelola RPH Makassar.

Dari kalangan akademisi, diskusi turut melibatkan pakar pertanian dan teknologi pangan dari Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, serta Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertemuan tersebut dipandu bersama Kepala Kantor DPD RI Sulsel, Sangkala.

Dalam arahannya, Andi Waris Halid menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan usaha petani, sistem distribusi yang efisien, serta stabilitas harga bagi masyarakat.

Menurutnya, petani dan peternak saat ini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari fluktuasi harga komoditas, mahalnya biaya produksi termasuk pakan ternak, hingga ketidakpastian iklim.

Situasi tersebut dinilai memperlemah posisi produsen, sementara harga di tingkat konsumen tidak selalu ikut menurun.

Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam tata niaga dan rantai distribusi pangan. Karena itu, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk memperbaiki ekosistem pangan daerah.

“Pemerintah daerah, penyuluh, BUMN perdagangan, dan perguruan tinggi harus bergerak bersama. Kepastian serapan hasil panen dan penguatan peran offtaker daerah penting agar petani tidak merugi saat panen raya,” ujarnya.

Selain membahas kesiapan pasokan menjelang Ramadan dan Idulfitri, rapat juga menyoroti pemanfaatan varietas tanaman tahan perubahan cuaca serta penguatan skema perlindungan risiko usaha tani.

Kalangan akademisi didorong untuk menyediakan data riset sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Hasil diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan dibawa ke tingkat nasional sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan pangan, khususnya agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah serta berpihak pada produsen skala kecil. (*)