Aktivitas Produksi PT BMS di Luwu Dikhawatirkan Timbulkan Dampak Lingkungan

LUWU, TEKAPE.co – Aktivitas perusahaan smelter nikel milik PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kini memasuki fase baru. Setelah menyelesaikan tahap pembangunan dan persiapan teknis, perusahaan tersebut mulai melakukan produksi nikel di pabrik I.

Tak berhenti di situ, PT BMS berencana mengoperasikan pabrik II yang kapasitasnya lebih besar. Rencana ini ditandai dengan perekrutan tenaga kerja secara besar-besaran untuk mendukung operasional pabrik baru tersebut.

Namun di tengah geliat industri tersebut, muncul kekhawatiran soal potensi dampak lingkungan. Aktivitas produksi berskala besar dinilai berisiko menghasilkan limbah padat, cair, dan gas yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Ketua Yayasan Lestari Alam Luwu, Ismail Ishak, menyoroti peningkatan aktivitas industri di wilayah itu. Ia menilai kegiatan produksi, jumlah tenaga kerja, serta aktivitas bongkar muat di area jetty atau pelabuhan perusahaan harus diimbangi dengan pengawasan lingkungan yang ketat.

“Semakin besar aktivitas industri, maka semakin besar pula potensi limbah dan polusi yang dihasilkan. Limbah cair, debu, hingga aktivitas bongkar muat di jetty bisa berpengaruh langsung terhadap kualitas lingkungan, terutama perairan di sekitar Bua,” ujar Ismail, Selasa, 28 Oktober 2025.

Ia menambahkan, masyarakat di sekitar kawasan industri mulai mengeluhkan adanya bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pabrik.

“Informasi yang kami himpun di sekitar pabrik, masyarakat kini mulai resah dengan dampak lingkungan. Warga sekitar pabrik sudah mulai mencium bau belerang. Kami belum bisa memastikan, tapi kami akan turun untuk melakukan investigasi dan memastikan apakah benar bau sekitar perusahaan tersebut adalah bau belerang,” tegas Ismail.

Ismail juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu lebih aktif melakukan pemantauan terhadap kegiatan PT BMS, termasuk pengelolaan limbah, emisi udara, dan dampak terhadap ekosistem pesisir.

“Kami berharap DLH tidak hanya menunggu laporan perusahaan, tapi juga turun langsung melakukan verifikasi di lapangan. Ini penting agar aktivitas produksi tidak meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki,” katanya.

Ia menegaskan, PT BMS perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan dengan memastikan setiap tahap operasional memiliki sistem pengendalian lingkungan yang efektif dan transparan.

“Produksi boleh jalan, tapi lingkungan juga harus tetap lestari. Jangan sampai ekonomi tumbuh, tapi alam rusak,” tutup Ismail. (*)