Tekape.co

Jendela Informasi Kita

Aksi Tunggal Mahasiswa di Kendari, Tegaskan Penolakan Pilkada Dipilih DPRD

Aksi solo di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (17/1/2026). (ist)

KENDARI, TEKAPE.co – Seorang mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Gerakan Mahasiswa, Fino Pasukan Allaxe, menggelar aksi solo di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (17/1/2026).

Aksi tunggal tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan tegas terhadap wacana DPR RI yang ingin menghapus sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan mengembalikannya ke mekanisme pemilihan melalui DPRD.

Dengan membawa tuntutan moral dan poster penolakan, Fino menyuarakan kekhawatirannya atas arah demokrasi Indonesia jika wacana tersebut benar-benar direalisasikan.

Ia menilai, pilkada langsung merupakan salah satu capaian penting reformasi yang harus dijaga karena memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung.

“Pilkada langsung lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk keluar dari cengkeraman elite politik. Jika kewenangan memilih kepala daerah ditarik kembali ke DPRD, itu sama saja dengan merampas hak konstitusional rakyat,” tegas Fino dalam orasinya.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi besar membuka ruang transaksi politik, kompromi kepentingan, serta praktik politik uang.

Hal tersebut dinilai akan menjauhkan pemimpin daerah dari aspirasi masyarakat dan justru menguatkan dominasi kepentingan elite serta oligarki politik.

Fino juga mengingatkan, perubahan sistem pilkada berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan dapat memicu keresahan sosial di daerah.

Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika rakyat dilibatkan secara langsung dalam proses politik yang menentukan masa depan daerah.

Sebagai sikap lanjutan, Serikat Gerakan Mahasiswa menyatakan siap melakukan konsolidasi secara nasional, menggelar aksi massa, dan mengawal setiap kebijakan yang dinilai mengancam hak-hak demokrasi rakyat.

“Demokrasi tidak untuk ditawar. Pilkada langsung adalah harga mati. DPR seharusnya tunduk pada kedaulatan rakyat, bukan malah mengambil alih hak rakyat,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini