Tak Satupun Anggota DPRD Palopo Temui Demonstran

PALOPO, TEKAPE.co – Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum (AMPPH) kembali melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik di Kota Palopo. Selasa, 7 September 2021.

Aksi tersebut berlangsung di DPRD Palopo, kemudian di Polres Palopo dan terakhir di PLN Cabang Kota Palopo.

Tak seorangpun anggota DPRD yang berkantor dan menerima aspirasi aliansi tersebut, para demonstran menyegel kantor DPRD Kota Palopo.

Dengan membentangkan spanduk yang juga bertuliskan ‘segel kantor DPRD Palopo’ dan membakar ban, para demonstran menyuarakan beberapa poin tuntutan.

Salah satunya menolak tindakan Pemerintah Kota Palopo yang akan memindahkan kantor DPRD Kota Palopo Revitalisasi Islamic Center, Pembangunan Pusat Kuliner dan Pembangunan Road Race.

“Situasi pandemi jelas sekali membuat perekonomian warga terpuruk, jauh lebih bagus anggaran dana untuk pembangunan arena Roaad Race, Pusat Kuliner dan Revitalisasi Islamic Center serta pemindahan gedung DPRD dialokasikan ke hal- hal yang jauh lebih dibutuhkan masyarakat,” ujar demonstran, Yertin Ratu.

Yertin, mengatakan, rencana pemindahan kantor DPRD merupakan hal yang sangat membuang- buang anggaran.

“Bukankah menjadi mubassir kalau kantor DPRD di pindahkan, sementara baru-baru ini di rehab. Kemudian beberapa pasar yang tidak berfungsi dengan baik.

“Ada 3 pasar tidak berfungsi baik di Palopo, kenapa bukan itu saja yang dimaksimalkan jadi pusat perekonomian rakyat, ditambah ingin membangun pusat Kuliner,” terangnya.

Lapangan Pancasila, Lagota dan Jalan Lingkar Timur ( Pelabuhan) saja yang jadi pusat Kuliner selama ini sepi pengunjung, sementara Pemerintah mau membangun lagi itu pemborosan

Para demonstran juga melakukan unjukrasa di Polres Palopo, mereka membawa sejumlah buku, yakni buku KUHAP, KUHP, dasar dasar hukum pidana, peratuturan Kapolri no 6 tentang penyidikan tindak pidana.

“Kita ingin menyerahkan buku tersebut, agar penyidik Polres Palopo tidak lagi menerapkan aturan hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang diatur di buku tersebut, tidak menafsirkan hukum tergantung orderan”, jelas yertin

Tetapi karna Polres Palopo tidak menerima, Para Demonstran menyimpan buku buku tersebut dan uang sisa sumbangan dari masyarakat didepan Polres Palopo dengan membentuk seperti Nisan yang bertulis ” RIP Keadilan dan Kepastian Hukum. Para demonstran menaburkan bunga dan juga menyiramnya air.

Selain itu, demonstran juga menyatakan mendesak pihak penegak hukum, diantaranya KPK, untuk melakukan pengusutan terhadap sejumlah kasus- kasus dugaan korupsi yang ada di Kota Palopo, diantaranya dugaan gratifikasi program 1000 kandang ayam, program Zaro Snack, minyak Boka, serta sejumlah proyek- proyek lainnya.

Ketika rakyat turun ke jalan, berarti ada yang salah dengan pemerintahan di daerah tersebut. Usut tuntas program Seribu kandang ayam, Zaro Snack, Minyak Boka, Jalan Lingkar barat. (rindhu)