Legislator Luwu Tolak Usulan Pengadaan Mobil Operasional Bupati dan Wabup

LUWU, TEKAPE.co – Sejumlah anggota DPRD Luwu dengan tegas menolak usulan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Luwu, terkait pengadaan mobil operasional Bupati Luwu dan wakil Bupati Luwu.

Usulan itu tertuang dalam dokumen rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 (RAPBD) yang diusul sebesar Rp1,1 miliar, dan untuk wakil Bupati Luwu lebih Rp400 juta.

“Terkait dengan usulan Randis, agar dipending. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebab masih banyak program yang jauh lebih mendesak. Saya selaku utusan fraksi gabungan, sampaikan agar ini dipending,” tegas Summang, saat pembahasan anggaran, Rabu 27 November 2019.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Luwu dari Fraksi Nasdem, Basaruddin juga dengan tegas mengatakan agar alokasi anggaran mobil operasional tersebut ditunda.

Demikian juga dengan anggaran untuk rehab kantor, Basaruddin juga meminta agar dipending.

“Padahal banyak yang lebih butuh, misalnya di bukit Sutra sudah 4 tahun mereka teriak butuh jembatan. Kalau mobil ini tidak dipending, maka saya akan sampaikan kemasyarakat bahwa jembatan tidak terbangun karena anggaranya untuk pejabat Luwu,” tegasnya.

Demikian pula dengan legislator Luwu, Wahyu Napeng yang juga dengan tegas menolak alokasi anggaran untuk mobil operasional.

“Saat di Komisi II, hal ini pernah kami bahas. Saya minta randis-randis yang ada sekarang dijelaskan peruntukannya, tapi Kabid aset tidak mampu jawab. Sekarang ada lagi anggaran randis, saya dengan tegas tolak ini,” ujar politisi PAN itu.

Terkait itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Ridwan Tumbalolo, mengatakan jika memang dilakukan rehab dan belanja modal maka pihaknya siap merasionalkan anggaran itu

“Belanja modal yang ada di sekretariat itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semua sudah dihitung secara tekhnis,” jelasnya. (ham)