Raih WTP, Palopo dan Luwu Terima Penghargaan Dari Kemenkeu

MAKASSAR, TEKAPE.co – Kota Palopo dan Kabupaten Luwu menerima penghargaan dari kementerian keuangan (Kemenkeu) RI, Selasa 29 Oktober 2019, di aula Lt lll gedung Balai Diklat Keuangan Makassar.

Penghargaan yang diserahkan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, itu terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Walikota Palopo HM Judas Amir diwakili Kepala BPKAD Palopo HM Samil Ilyas, menerima penghargaan itu.

Samil mengatakan, penghargaan ini dipersembahkan atas kerja keras tim. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan baik.

Sementara dari Luwu, hadir langsung Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak (SBj) menerima penghargaan, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, Rahimullah SE.

Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak mengatakan, dirinya bersama Bupati Luwu H Basmin Mattayang, akan senantiasa berkomitmen bagaimana meningkatkan tata kelolah kualitas APBD kedepan.

“Bagi kami, ini adalah Kado BPK yang kedua kalinya di era pemerintahaan kami. Ini membuktikan kinerja teman-teman OPD terkait soal Akuntabilitas keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun,” katanya.

Pemberian penghargaan tersebut dirangkaikan kegiatan Seminar bertajuk ‘Peranan APBN Terhadap Pembangunan Daerah’ yang diselenggarakan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, dalam rangka memperingati Hari Oeang Rl (HORI) ke-73 tahun 2019.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Propinsi Sulsel, Anugrah Komara, dalam sambutannya, mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan implementasi Tupoksi instansi vertikal terhadap keuangan di daerah khususnya di Propinsi Sulsel

“Kita harapkan APBN dapat dijabarkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Propinsi Sulsel,” kata Anugrah Komala.

Gubernur Sulsel, Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah M.Agr, sebagai keynote speaker pada seminar tersebut mengatakan, sangat diharapkan mengeluarkan rekomendasi pola kolaborasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah antara Pemprov dan Daerah serta antar daerah, sehingga proses pembangunan bisa dioptimalkan

“Pemanfaatan APBD di Kabupaten/Kota harus berinovasi. Mari kita perbaiki sistem kolaborasi antara Pemprov dan Pemda dalam kaitan pemanfaatan APBD,” ungkap Nurdin.

Nurdin mengatakan, kegiatan fisik pada APBD 2020 sangat diharapkan harus berbasis perencanaan dan data dengan azas kebutuhan bukan karena faktor keinginan.

Hal ini harus menjadi perhatian. Bupati dan Wakil Bupati agar penggunaan DAK bisa disempurnakan di tahun 2020.

“Saya sangat berharap kabupaten/kota percepatlah bahas APBD 2020 dan harus skala prioritas,” katanya. (hms)